Tak bisa disimpulkan peretasan situs KPU Jawa Barat yang tengah mengupdate hitung riil hasil Pilgub disimpulkan sebagai ketidaknetralan penyelenggara.
"Yang akan dihitung dan akan ditetapkan sebagai hasil legal formal itu kan proses rekapitulasi yang manual dari TPS, TPK, sampai kabupaten/kota, dan provinsi," kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadhil Ramadhanil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/7).
Sementara, lanjutnya, apa yang ditampilkan KPU dalam website dengan mengunggah form C1 hanyalah upaya untuk mendorong transparansi agar publik ikut mengawasi. Nah, agar pengawasan publik berjalan maksimal dia mendesak agar KPU segera memperbaiki situs itu.
"Katanya kan hampir setiap menit diretas dan sebagainya itu memang harus diproteksi, harus diperbaiki. Inikan tidak hanya terjadi di Pilkada 2018 saja. Inisiatif untuk mengapload C1 itu kan sudah dilakukan pada 2015, dan website down juga sudah terjadi. Tapi memang tidak selama ini. Makanya kita mendesak juga KPU untuk memperbaiki ini. Tapi kalau itu akan berdampak pada manipulasi data Pemilu, terlalu jauh," pungkasnya.
Dalam situs KPUD Jabar yang saat ini down, sebelumnya juga ditemukan port milik ITB dan Mortelindo sebagaimana diungkapkan oleh pakar IT dari ITB, Hermansyah. Sebagian pihak menilai kalau tudingan itu semakin menunjukkan ketidaknetralan KPU khususnya dalam Pilkada Jabar. Apalagi anggaran yang digelontorkan oleh KPU mencapai triliunan rupiah dalam penyelenggaraan Pilkada ini.
[dem]
