Berita

Foto/RMOL

Politik

PAN Pastikan Tak Ada Calegnya Mantan Napi Korupsi

SELASA, 03 JULI 2018 | 13:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Amanat Nasional (PAN) bukan berarti setuju mantan narapidana korupsi menjadi caleg, dengan sikap tidak setuju dengan KPU yang menerbitkan Peraturan KPU 20/2018.

Ketua Umun PAN Zulkifli Hasan menyebut partainya sangat selektif dalam melakukan penjaringan caleg. Kalau pun ada yang terindikasi pernah dikabarkan korupsi, dia pastikan PAN melelakukan penyelidikan terlibih dahulu.

Selain korupsi, kata politisi yang akrab disapa Zulhas itu, PAN juga selektif membersihkan caleg dari sega kejahatan. Walaupun, itu dilakukan dengan pendalaman yang teliti.


"(Mantan narapidana) kan ada yang karena persaingan usaha, ada karena pencemaran nama baik atau karena persoalan IT. Kita lihat juga kalau berkaitan dengan KPK, yang ini berat nih," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Dia tegaskan juga bahwa sejak penjaringan caleg hingga saat ini, tidak ada bekas narapidana korupsi atau kejahatan lain yang mendaftar di PAN.

"Sampai saat ini belum ada, mungkin takut sama PAN," demikian Zulhas yang juga Ketua MPR RI.

KPU mengeluarkan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota dalam Pemilu 2019.

Aturan tersebut melarang mantan terpidana korupsi, mantan bandar narkoba hingga mantan pelaku kejahatan seksual anak untuk menjadi calon legislatif, yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h. [fiq]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya