PKPU Koruptor Dilarang Nyaleg Hanya Bisa Dibatalkan Lewat Judicial Review Di MA

MINGGU, 01 JULI 2018 | 12:40 WIB | LAPORAN:

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Hamdan Zoelva angkat bicara menanggapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana korupsi mengikuti Pemilu Legislatif 2019.

Hamdan mengatakan, PKPU 20/2018 jelas bertentangan dengan UU dan sangat potensial untuk dibatalkan oleh pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung (MA).

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara Pemilu yang tidak berwenang mengatur sesuatu yang bertentangan dengan UU," tegas Hamdan melalui keterangan elektronik yang diterima redaksi, siang ini (Minggu, 1/7).

Namun demikian, sambung Hamdan, PKPU tersebut tidak batal demi hukum, kecuali melalui proses judical review ke MA. Sementara itu Kementerian Hukum dan HAM juga tidak bisa menolak mengundangkannya.

"Mengapa? Karena Kemenkum HAM hanya memiliki kewenangan administratif untuk mengundangkan, tidak berwenang menilai materinya," jelas ketua umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam ini.[wid]

Berita

Hukum

PKPU Koruptor Dilarang Nyaleg Hanya Bisa Dibatalkan Lewat Judicial Review Di MA

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam