PKPU Koruptor Dilarang Nyaleg Hanya Bisa Dibatalkan Lewat Judicial Review Di MA

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Hamdan Zoelva angkat bicara menanggapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana korupsi mengikuti Pemilu Legislatif 2019.

Hamdan mengatakan, PKPU 20/2018 jelas bertentangan dengan UU dan sangat potensial untuk dibatalkan oleh pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung (MA).

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara Pemilu yang tidak berwenang mengatur sesuatu yang bertentangan dengan UU," tegas Hamdan melalui keterangan elektronik yang diterima redaksi, siang ini (Minggu, 1/7).