Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Banyak Alumni Militer Layak Maju Pilpres, Bukan Cuma Gatot Dan AHY

JUMAT, 29 JUNI 2018 | 14:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Hasil Pilkada 2018 bisa dijadikan rujukan oleh para tokoh-tokoh potensial untuk menjadi capres di Pemilu 2019. Apalagi, saat ini, tengah diajukan judicial review terhadap syarat ambang batas pencalonan presiden.

"Bila MK mengabulkan maka tokoh-tokoh nasional yang memiliki potensi bisa dijadikan sebagai capres alternatif. Baik tokoh yang berlatar belakang sipil maupun militer, bila memiliki track record yang teruji dan yang terpenting memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, sangat layak diajukan sebagai capres," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada redaksi, Jumat (29/6).

Saat ini ketua umum parpol didominasi oleh tokoh sipil. Sebagai perimbangan, menurut hemat Sya'roni, tidak ada salahnya bila tokoh-tokoh militer mulai diperbanyak. Jika hari ini hanya memperbincangkan sosok Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono, kedepan sudah harus ada tokoh militer lainnya yang tampil.


"Militer sebagai salah satu tempat kaderisasi anak bangsa pasti memiliki banyak tokoh potensial yang siap memimpin Indonesia. Meskipun banyak namun tidak semua tokoh militer layak dicalonkan. Syarat utama harus berintegritas, kapabel, dan memiliki track record yang bagus," jelas Sya'roni.

Purnawirawan TNI yang layak tampil sebagai capres misalnya Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri. Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) itu memiliki jejak rekam yang bagus. Kiki punya daya juang tinggi, keberanian herois, komitmen yang kuat terhadap Pancasila dan NKRI. Kisah perjalanan tugas Kiki di Timor Leste, dulu Timor-Timur, jadi catatan.

"Selain nama Kiki Syahnakri ada banyak purnawirawan jenderal yang berintegritas dan memiliki track record bagus layak ditampilkan sebagai capres atau cawapres. Jadi bukan hanya ada Gatot dan AHY yang rekam jejak dan prestasinya perlu juga diperdebatkan," tukas Sya'roni. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya