Berita

Foto: Net

Hukum

Ganjar Diperiksa Untuk Dua Tersangka KTP-El

KAMIS, 28 JUNI 2018 | 11:33 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait dugaan kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el) yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah dikonfirmasi mengatakan bahwa Ganjar menjadi saksi untuk dua tersangka KTP-el, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Sebelumnya, Ganjar menyebut kedatangannya hari ini untuk memenuhi panggilan lembaga anti rasuah beberapa waktu lalu. Ketika itu ia tidak bisa hadir karena masih fokus dalam Pilkada Jawa Tengah sebagai calon gubernur.


Nama Ganjar tidak asing lagi dalam kasus KTP-el. Ganjar  pernah disebut namanya dalam sidang Nazarudin.

Nazar yang saat itu bersaksi untuk Andi Agustinus menyebut bahwa Ganjar menerima uang sebesar 500 ribu dolar AS.

Made Oka dan Irvanto yang merupakan keponakan Setya Novanto kala itu menjabat sebagai Direktur PT Murakabi Sejahtera merangkap Ketua Konsorsium Murakabi.

Dalam kasus ini, mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya