Berita

Nurhayati Ali Assegaf berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung KPK

Hukum

KPK Periksa Nurhayati Ali Assegaf

SELASA, 26 JUNI 2018 | 11:13 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil politisi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, untuk diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik atau E-KTP.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, Nurhayati akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka MOM dan IHP,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (26/6).


Nurhayati sudah memasuki Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada pukul 09.54 WIB dengan mengenakan kemeja batik.

Dalam persidangan dengan terdakwa Anang Sugiana Sudiharjo, ‎mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan dari Setya Novanto (terpidana 15 tahun kasus E-KTP), Irvanto Hendra Pambudi, menyebut ada aliran dana pengadaan E-KTP terhadap sejumlah anggota DPR RI.

Di antara yang disebut Irvanto adalah dua politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng dan Markus Nari, serta politikus Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf.

Irvanto menyebut Nurhayati Assegaf menerima aliran dana sebesar 100 ribu dolar AS. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya