Berita

Recep Tayyip Erdogan/Net

Politik

Mengkalkulasi Peluang Erdogan Untuk Tetap Menjadi Orang Kuat Turki

SABTU, 23 JUNI 2018 | 16:59 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

SEJAK 2003, Recep Tayyip Erdogan yang akrab dipanggil dengan nama belakangnya Erdogan telah menjelma menjadi orang kuat Turki di era modern. Bahkan seorang pengamat Turki Alfan Alfian  menyebutnya lebih perkasa dari Kemal Ataturk sang pendiri Republik Turki modern.

Jika Ataturk membawa Turki dari negara religius menjadi negara sekuler, maka secara sistematis dan konsisten, Erdogan membawa Turki dari negara sekuler menjadi negara religius kembali.

Meskipun narasi yang dibangun Erdogan ingin mengembalikan kejayaan Turki sebagaimana pernah dicapai oleh Kesultanan Turki Usmani, akan tetapi Turki modern yang dicita-citakan Erdogan nampak berbeda.


Langkah Erdogan mengubah sistem pemerintahan Turki dari parlementer ke presidensiel, tampaknya merupakan langkah pembaharuan mutakhir yang dilakukannya untuk memastikan agendanya akan dapat dilaksanakan secara sempurna.

Selama ini, tidak mudah ia mempertahankan kekuasaannya, gangguan dan perlawanan sengit datang dari lawan-lawan politiknya warisan Ataturk baik dari kelompok militer, maupun kelompok politisi sekuler. Apakah karena keberuntungan atau karena kemampuannya dalam berpolitik, selama ini Erdogan selalu bisa menyelamatkan diri.

Kini ia harus menghadapi ujian berat berikutnya, yakni pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan bersamaan untuk pertama kali setelah Referendum tahun lalu yang menyetujui perubahan sistem politik dari parlementer ke presidensiel.

Walaupun referendum memenangkan Erdogan akan tetapi tipisnya kemenangan yang diperoleh memunjukkan semakin merosotnya popularitasnya, atau mungkin saja semakin kuatnya atau semakin banyaknya lawan-lawan politiknya.

Merujuk pada sejumlah hasil servei yang dilakukan menjelang Pemilu yang akan dilaksanakan Minggu besok, maka AKP akan tetap menjadi partai terbesar. Akan tetapi diperkirakan AKP hanya akan menjadi mayoritas relatif bukan mayoritas mutlak, karena itu dalam pembentukan kabinet nanti AKP memerlukan koalisi.

Sementara dalam pilpres, Erdogan diperkirakan akan mampu mengalahkan capres lain, walau tidak mudah. Dengan kata lain, walaupun Erdogan akan memenangkan kontestasi pilpres, akan tetapi kemenangannya akan sangat tipis. Bahkan, sejumlah pengamat memperkirakan, bukan mustahil pilpres akan berlangsung dua putaran.

Melihat peta politik di atas, jika Erdogan keluar sebagai pemenang, maka ia berpeluang untuk menjadi Presiden Turki selama sepuluh tahun ke depan atau selama dua periode sesuai undang-undang baru hasil referendum.

Untuk menjamin terlaksananya agenda politiknya, ia harus mengubah gaya kepemimpinannya. Erdogan selama ini dinilai banyak pihak semakin otoriter.

Ia perlu merangkul kembali teman-teman lamanya yang ikut membantu mendirikan AKP seperti mantan Presiden Abdullah Gul dkk yang kini menjauhinya. Juga tokoh karismatik dan ulama berpengaruh Fethullah Gulen yang ikut membesarkan Erdogan dan AKP di awal kemunculannya.

Di luar pertarungan memperebutkan kursi di Parlemen dan jabatan Presiden, keputusan mengubah sistem parlementer menjadi presidensiel, dejatinya telah menimbulkan hikmah tak terduga yang mungkin saja tidak disadari oleh Erdogan dan tokoh-tokoh AKP yang kini berkuasa.

Dengan sistem baru, pertentangan ideologis antara kelompok sekuler dan religius menjadi mencair. Untuk kepentingan pragmatis, baik dalam mengejar kusrsi presiden maupun kursi parlemen, partai-partai yang ada dipaksa untuk berkoalisi. Apalagi parliamentary threshold di Turki terhitung tinggi, yakni 10%.

Sebagai contoh MHP yang sekuler berkoalisi dengan AKP yang religius dalam koalisi "Kerakyatan". Sementara Partai Saadet dan Partai Demokrat (DP) yang religius berkoalisi dengan CHP yang merupakan partai sekuler warisan Ataturk dalam koalisi "Keumatan".

Karena itu, di Turki kini sedang terjadi proses moderasi dari dua kutub ektrem sekuler dan religius sebagaimana di Indonesia. Situasi ini akan menjamin keberlangsungan demokrasi di Turki.

Indonesia jauh lebih beruntung dibanding Turki, karena proses moderasi dan saling mendekatnya dua kutub ideologi ini sudah berlangsung sejak 1945 ketika menyongsong kemerdekaan dan terus berlanjut sampai kini.

Kita perlu berdoa, semoga Turki sukses dalam eksperimennya,  agar Indonesia punya teman dan bisa saling berbagi pengalaman dalam menyongsong masa depan masing-masing. [***]

Penulis adalahDirektur Eksekutif Center for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC)

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

UAS Dihadang di Kutai Barat, DPR Minta Aparat Lindungi Tokoh Agama

Selasa, 07 Juli 2026 | 20:09

Jadwal Babak Perempat Final hingga Final Piala Dunia 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:51

RI Bisa Belajar dari Vietnam untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:41

Prabowo Berpeluang Akhiri Konflik Rempang dengan Standar Tata Kelola Baru

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:34

Video Parodi Kopdes Jauh dari Pemukiman Viral, Menkop Janji Evaluasi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:32

Roy Suryo Pede Menangkan Praperadilan soal Pasal ITE

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:10

ASN Pemkot Bandung Terlibat Judol Bisa Dipecat

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:50

Ledakan Guncang Damaskus di Tengah Kunjungan Bersejarah Presiden Macron

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:28

Puan Siap Tindak Lanjuti Diplomasi "Sungai Gangga dan Sungai Mahakam"

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:05

Prediksi Argentina Kontra Mesir Malam Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 17:51

Selengkapnya