PEMERINTAHAN yang menggunakan jargon kemandirian ekonomi ternyata pada tahun keempat ini masih belum mampu membangun surplus perdagangan internasional. Ketergantungan terhadap barang impor masih menjadi persoalan.
Neraca perdagangan ekspor dewasa ini mengalami defisit sebesar 1,62 miliar dollar AS pada bulan April 2018. Impor terbesar terjadi pada bahan baku dan bahan penolong sebesar 11,96 miliar dollar AS per bulan April 2018.
Jumlah pengangguran terbuka yang dapat diturunkan selama setahun terakhir sebanyak 140 ribu tenaga kerja. Rupanya gerakan kemandirian ekonomi dan kewirausahaan yang dicanangkan pemerintah belum mampu menurunkan jumlah pengangguran terbuka secara spektakuler.
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara massif, misalnya pembangunan jalan baru berbayar sekitar 1800 kilometer yang terlaporkan paling spektakuler sepanjang sejarah pembangunan di Indonesia pasca kemerdekaan pun tidak ada hubungannya dengan keterbatasan penurunan jumlah pengangguran terbuka.
Ini mencerminkan sebuah konsep pembangunan perekonomian yang kurang memperhatikan keberadaan tenaga kerja tidak terampil, besar kebutuhan lapangan pekerjaan untuk pekerja kasar, dan keberadaan angkatan kerja berlatar belakang tingkat pendidikan rendah.
Juga sungguh mengherankan apabila kondisi optimisme tendensi bisnis lapangan usaha konstruksi yang justru menurun pada Triwulan II tahun 2018 dibandingkan lapangan usaha lain pada umumnya yang mempunyai optimisme meningkat.
Ini merupakan fenomena kontradiktif ketika pembangunan infrastruktur jalan baru berpola tol berbayar mengalami banyak sekali kemajuan. Kondisi seperti itu memperkuat isu konsentrasi aktor-aktor pembangunan.
Isu perusahaan swasta kurang optimal dilibatkan pemerintah pada kemitraan peran BUMN dan anak cucu perusahaan dalam pembangunan infrastruktur.
Pilkada serentak Juni 2018, Pilpres dan Pileg 2019 menghendaki dominansi pemenangan suara di dapil terbesar Indonesia yang berada di Pulau Jawa yang berpenduduk 56,6 persen dari penduduk Indonesia.
Sekalipun pemerintah menunjukkan perbaikan pembangunan infrastruktur di latar depan batas wilayah Indonesia dalam bentuk renovasi kantor lintas batas negara dan memulai pembangunan jalan baru, namun publikasi besar-besaran tentang besaran hasil pembangunan infrastruktur jalan baru di Pulau Jawa masih mengukuhkan stigma pembangunan Jawa Sentris.
Sementara itu hasil perbaikan jalan-jalan penembus daerah terisolasi kurang dipublikasikan maupun ketiadaan publikasi pembangunan jalan-jalan bebas hambatan tanpa berbayar.
Teringat pembangunan jalan baru, namun melupakan pemeliharaan jalan lama. Kondisi jalan-jalan lama di luar Pulau Jawa, misalnya di jalur lintas tengah Sumatra kurang terpelihara. Meskipun demikian, manuver ekspansi pemberian THR dan gaji ke 13, serta pelegalan perpanjangan libur nasional lebaran maupun dampak disain kebijakan pembangunan ekonomi di atas akankah efektif membuat rakyat memilih memenangkan Pilkada untuk parpol pemerintah.
Akankah rakyat lebih mementingkan isu besar utang pembangunan infrastruktur dan kesempatan kerja lokal.
[***] Sugiyono Madelan(Peneliti INDEF dan Dosen Universitas Mercu Buana)
