Sebanyak 12 tokoh lintas profesi dan tiga ahli pidana mengajukan kembali uji materi terhadap syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) ke Mahakamah Konstitusi (MK).
Menurut mereka presidential threshold telah mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam UUD 1945.
Syarat tersebut yang diadopsi dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu juga dinilai membuat rakyat tidak bebas memilih, karena pilihannya menjadi sangat terbatas.
Meskipun telah diuji sebelumnya, namun Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 menjelaskan uji materi dapat diajukan kembali.
Kuasa hukum permohonan uji materi Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (INTEGRITY) menyatakan langkah yang dilakukan tersebut merupakan perjuangan konstitusional untuk mengembalikan daulat rakyat dan mengembalikan kebebasan rakyat untuk secara lebih bebas memilih pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
"Kami meminta MK dapat segera memutuskan permohonan ini, sebelum masa pendaftaran capres berakhir pada 10 Agustus 2019 yang akan datang," jelas pihak Integrity dalam ketetangan pers yang diterima redaksi, Rabu (13/6).
Adapun 12 lintas profesi lintas profesi selaku pemohon uji materi yakni
Mantan Ketua KPK dan Ketua KY M. Busyro Muqoddas, mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Mantan Pimpinan KPU Hadar N. Gumay, mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto
Kemudian tiga Akademisi, Faisal Basri, Rocky Gerung dan Robertus Robet. Selanjutnya
Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, Profesional/Sutradara Film Angga Dwimas Sasongko.
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjuntak, Direktur Perludem Titi Anggraini dan Hasan Yahya.
Sementara tiga ahli yang mendukung permohonan ini, di antaranya adalah Refly Harun, Zainal Arifin Moctar dan Bivitri Susanti.
[nes]
