Penyegelan Pulau Reklamasi Terburu-buru

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyegel dua pulau reklamasi  beserta ratusan bangunan rumah toko (ruko) dan rumah kantoran (rukan) yang berdiri diatasnya pada Jumat (7/6) lalu.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Pantas Nainggolan menggangap, penyegelan tersebut tindakan terburu-buru yang diambil oleh Anies sebagai orang nomor satu di Jakarta.

Hal tersebut terjadi, karena sampai saat ini Pemprov DKI belum menggelar sidang paripurna dengan DPRD mengenai penarikan dua raperda reklamasi, yakni Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) dan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

"Jadi sebenarnya perda itu belum di tarik,  karena mekanismenya atau aturannya, eksekutif mengusulkan melalui paripurna, dan dalam raperda pulau itu masih laut, belum termasuk, di dalam peta itu masih laut belum berbentuk pulau. Jika ditarik harus juga diparipurnakan terlebih dahulu," kata Pantas saat dihubungi kantor berita politik RMOL, Rabu (13/6).

Lebih lanjut, anggota dewan bidang pembangunan ini menuturkan, penarikan kedua Raperda tersebut harus melalui sidang paripurna. Sehingga menurutnya, penyegelan ratusan bangunan di pulau D merupakan tindak yang keliru yang dilakukan Gubernur Anies.

"Sebenarnya, gubernur Anies tidak mengerti mengenai hal ini. Sebab Mendagri menyatakan penarikan raperda harus melalui paripurna terlebih dahulu," ujarnya. [fiq]