Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dinilai berlebihan dalam menyikapi kontroversi pembuatan KTP-elektronik Calon Gubernur Sumut nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat yang sangat singkat.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz menilai Tjajo telah menurunkan derajatnya sebagai seorang menteri dengan ikut serta memberi pernyataan terhadap permasalahan KTP Djarot di Medan.
Menurut Muhri, urusan KTP bisa dijelaskan oleh Dirjen Dukcapil atau Sekjen Kemendagri.
"Mengurusi KTP Djarot membuat Mendagri seperti one man show. Bukankah ada Dirjen, ada Irjen, ada Sekjen Kementerian, ada Humas Kementerian, ada banyak perangkat yang bisa bicara," ujar Muhri saat diwawancarai
Kantor Berita RMOLSumut, Selasa (12/6).
Muhri menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Tjahjo mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri.
Dalam menjalankan fungsinya dan banyak hal teknis berkaitan urusan dalam negeri, Tjahjo dibantu oleh banyak sumber daya.
"Jadi Mendagri seharusnya tidak perlu repot-repot berpendapat soal kontroversi KTP Djarot di Medan," jelasnya.
Lebih lanjut Muhri menilai dengan ikut-ikut komentar soal KTP Djarot, Tjahjo seolah memiliki keberpihakan khusus kepada mantan gubernur DKI Jakarta. Meski Djarot dan Tjahjo sama-sama kader PDIP, namun sebagai pembantu presiden, Tjahjo seharusnya bisa menempatkan diri.
"Mendagri jangan memiliki keberpihakan khusus kepada siapapun dan terlibat dalam politik praktis," pungkasnya.
[nes]
