Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengaku tidak khawatir dengan paham radikal yang tumbuh di tengah masyarakat. Yang lebih dikhawatirkannya adalah tindakan akibat radikalisme.
"Tindakan-tindakan mereka yang menyalahgunakan pemahaman itu dengan membunuh dan meledakkan diri, itulah yang kita khawatirkan," kata Bambang alias Bamsoet saat menjadi pembicara diskusi lintas generasi di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (11/6).
Dalam diskusi itu, Bamsoet mengungkapkan cara membentengi institusi pendidikan kampus dari pengaruh radikalisme. Politisi Partai Golkar itu mengusulkan agar pemerintah mencabut konsep Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Kampus (BKK) di lingkungan universitas.
Dengan demikian, organisasi-organisasi ekstra kampus seperti HMI, PMKRI, GMNI dan KAMMI dapat aktif dan diakui sebagai ekstrakulikuler mahasiswa.
“Barangkali bisa menjadi bemper kegiatan-kegiatan tersebut, karena pasti mahasiswa disibukkan dengan latihan-latihan kepemimpinan dan kegiatan ekstrakulikuler yang padat sehingga terhindar dari diskusi-diskusi yang menjurus pada pemahaman keliru,†ucap Bamsoet.
Terkait temuan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) atas tujuh kampus negeri yang telah terpapar pemahaman radikal, Bamsoet akan mendorong Komisi I dan III DPR untuk melakukan penyelidikan atas hasil penelitian itu.
“Untuk memastikan di kampus itu tidak ada penyebaran radikalisme,†tambah Bansoet.
[ald]
