Usai Jenguk, Istri Aditya Moha: Sehat

Terdakwa kasus penyuapan ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Aditya Moha juga mendapat kunjungan dari istri dan anak-anaknya.

Hampir dua jam Angelina Tjandring dan dua anaknya diberi kesempatan berkumpul bersama sang suami di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK yang berlokasi di Gedung Penunjang Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/6).

Angeline terus berusaha menghindari sorotan kamera awak media. Bahkan usai menjenguk, ia berada lama di dalam ruang tunggu, seakan menanti kesempatan. Mobil yang menjemputnya pun dibuat menanti.

Begitu ia keluar, wartawan yang sudah bersiap di dekat pintu keluar rutan langsung melontarkan pertanyaan.  "Sehat," ucap Angelina singkat lalu buru-buru memasuki mobil yang sudah terparkir di depan rutan.

Aditya Moha diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono sebesar 64 ribu dolar Singapura untuk mempengaruhi putusan banding terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan.

Sebelumnya, Marlina menjabat sebagai bupati Boolang Mongondow dua periode, 2001-2006 dan 2006-2011 divonis lima tahun penjara di Pengadilan Negeri Manado. Atas vonis itu, Marlina mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado tempat Moha melakukan suap.

Dalam kasus ini, majelis hakim pengadilan Tipikor, menjatuhkan vonis pidana selama empat tahun kurungan penjara, serta denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan.

Putusan hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya menuntut selama enam tahun kurungan penjara dengan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Dalam pertimbangan hakim, Aditya dinyatakan bersalah karena telah menyuap Sudiwardono dengan uang yang diberikan dalam dua tahap, yaitu sebesar 80 ribu dolar Singapura agar tidak dikeluarkan perintah penahanan.

Sedangkan, tahap kedua sebesar 30 ribu dolar Singapura dari janji 40 ribu dolar Singapura kepada Sudiwardono agar Marlina Moha dinyatakan bebas.

Atas perbuatannya, Aditya disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan dakwaan kedua pertama Pasal 6 Ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. [wid]