Pemerintah hanya fokus mengartikan Pancasila sebatas butir pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal ada butir lain yang tak kalah penting seperti tentang ekonomi, sosial, dan musyawarah.
Begitu kata aktivis Ratna Sarumpaet dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (5/6).
Dia bahkan menyoroti sejumlah pernyataan dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal (purn) Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu dalam berbagai statement menyebut bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus segera bekerja maksimal karena radikalisme mulai mengancam.
“Saya jadi
kepingin banget pemerintah jujur. Sebenarnya yang mau dikejar itu hantu apa?†tanyanya.
Menurutnya, sejauh ini BPIP dan pemerintah masih berkutat pada keberagaman yang merupakan bagian dari butir satu Pancasila. Namun demikian, butir lain tidak tersentuh.
“Bukan itu tidak penting, tapi jangan kita lemahkan Pancasila. Ada masalah keadailan, musyarawah mufakat, keadilan beradab,†urainya.
Dia kemudian menyindir pemerintah tentang sila keberadaban. Menurutnya, pemerintah yang abai dengan teriakan para petani merupakan bagian dari bentuk ketidakadaban.
“Sudah beradab kah ketika rakyat teriak
please don’t do it, tapi tetap impor saat rakyat masih panen. Itu pancasilais tidak?†tanyanya lagi.
Ratna bahkan menilai pemerintah saat ini sudah bertindak radikal kepada rakyat. Ini lantaran pemerintah mengabaikan kebutuhan rakyat dengan mencabut berbagai macam subsidi.
“Semua orang mengeluh mempertanyakan, tapi lebih penting (membangun jalan) tol. Rakyat miskin semakin miskin, dan tidak mau dengar. Pemerintah tidak mau dengar,†tukasnya.
[ian]
