. Para kepala adat suku Dayak di 3 kecamatan Kembang Janggut, Kenohan dan Kota Bangun, sepakat menitipkan Kalimantan Timur dipimpin Rusmadi-Safaruddin.
"Kami menitipkan Kaltim untuk dipimpin Pak Rusmadi dan Pak Safaruddin," ujar Kiham, Kepala Adat Dayak di Desa Kelekat, mewakili rekan-rekannya saat berjumpa dengan Cawagub Irjen Pol (Purn) Safaruddin di hotel Grand Elty (Singgasana), Jalan Pahlawan, Kota Tenggarong, Kabupaten Kukar, Minggu (3/6/18).
Tokoh-tokoh Dayak yang hadir berasal dari daerah pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama ini mereka mengaku hanya melihat dan mengenal paslon nomor urut 4 Rusmadi Safaruddin melalui media dan baliho yang terpampang di jalan-jalan kampung dan kota.
Mereka belum pernah bertemu, sehingga ada keinginan untuk menyampaikan secara langsung aspirasi. Selain Kiham sebagai Kepala Adat Dayak Desa Kelekat, ikut hadir Kibin, Kepala Adat Dayak Desa Bukit Layang dan Felifus, Kepala Adat Desa Pulau Pinang.
Untuk Kecamatan Kenohan, Pordi Kepala Adat Dayak Desa Teluk Bingkai, Pundi Kepala Adat Desa Lamin Pulut dan Yohanes Kepala Adat Desa Lamin Telihan. Sedangkan Kecamatan Kota Bangun, ada Kardin Kepala Adat Desa Nangka Tujuh, Anton Kepala Adat desa Kedang Murung.
Safaruddin sangat senang bisa bertemu dengan para sesepuh warga suku Dayak. Jika akhirnya menjatuhkan pilihan ke paslon nomor 4, menurut mantan Kapolda Kaltim ini, hal tersebut mencerminkan sikap rasional dari tokoh-tokoh warga Dayak.
"Kalau selama ini bapak hanya melihat saya di baliho, sekarang bisa ketemu secara langsung," ujar Safaruddin.
Suasana silaturahim berlangsung penuh keakraban. Berbagai keluhan satu persatu disampaikan kepada mantan Safaruddin.
Ada dua yang utama disampaikan mereka kepada Safaruddin. Pertama soal aktifitas tambang batubara yang kerap merusak lahan mereka dan lingkungan. Kedua soal kebun sawit plasma, dimana masyarakat sekitar kurang mendapat manfaat dengan adanya kebun kelapa sawit tersebut.
Menanggapi itu Safaruddin berjanji akan mencarikan solusi terbaik atas permasalahan tersebut. Menurutnya perusahaan tambang batubara tidak bisa dibiarkan merusak lingkungan apalagi sampai mengusik lahan warga.
"Kita harus duduk satu meja untuk mencarikan solusinya. Saya pikir masyarakat tidak boleh lagi jadi penonton," tegas Safaruddin.
