Pelayanan kesehatan di Jawa Tengah masih terdapat beberapa kendala.
Mulai dari pelayanan, masyarakat kecil kurang mendapat perhatian, hingga masih banyaknya masyarakat yang belum memegang kartu BPJS Kesehatan.
Padahal pemerintah mengharuskan masyarakat, tidak terkecuali warga Jateng, menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) meminta Pemprov Jateng meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Menurut Rekan Indonesia, pihaknya kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang kurang maksimal.
"Kesehatan merupakan urusan wajib, dan semua berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Jangan ada perbedaan dalam memberikan pelayanan kesehatan di Jateng," ujar Harianto, ketua Rekan Indonesia Semarang dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/6).
Selama ini, kata Harianto banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
Namun seringkali pula masyarakat disulitkan dengan urusan administrasi yang terlalu banyak. Bahkan, masih kata Harianto tidak jarang masyarakat kecil selalu dihadapkan dengan rumitnya pelayanan kesehatan ketika sakit.
"Ini menjadi masalah bersama, dan harus segera diselesaikan, karena mereka pemegang kartu BPJS Kesehatan juga membayar, hal inilah yang yang membuat masyarakat menjadi repot saat mengurus pelayanan kesehatan. Harusnya jangan ribet dan jangan bertele-tele dengan urusan administratif,†ujarnya.
Kondisi pelayanan yang buruk di Jateng ini masih ditambah dengan penyakit kejiwaan yang dialami warga Jateng.
Dalam rilis Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr Amino Gondohutomo, dr Sri Widyayati menyatakan kurang lebih 25 persen warga pada 35 daerah di Jateng, atau satu di antara empat orang, mengalami gangguan jiwa ringan.
Sedangkan gangguan jiwa berat rata-rata 1,7 per mil. Penyebab mereka terkena ganguan jiwa, multifaktor. Sedangkan pencetusnya bisa karena kemiskinan, gejolak lingkungan, atau masaalah keluarga.
"Warga Jateng patut mempertanyakan keseriusan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selama ini terlihat tidak ada keseriusan Gubernur dalam hal tersebut terutama dalam menegakkan UU RS tentang fungsi pengawasan dan pembinaan RS di Jateng" tegas Harianto.
[nes]
