Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyerahkan seluruh penghasilannya selama menjabat sebagai orang nomor dua di DKI untuk dikelola Badan Amal Zakat dan Infak Sedekah (Bazis).
Politikus Partai Gerindra itu membayarkan seluruh gaji dan tunjangan operasional melalui lembaga tersebut.
Namun, di sisi lain hak keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dikritik habis-habisan. Hal ini dikarenakan format penggajian di BPIP dinilai kurang pas. Contohnya gaji pokok Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri yang mencapai Rp 112 juta per bulan.
"Ya, saya rasa penetapan gaji para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di atas Rp 100 juta terlalu berlebihan. Dalam keadaan ekonomi Indonesia yang mulai masuk keadaan krisis, seharusnya kita bisa menghemat," kata politisi partai Gerindra, Anggawira dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/6).
Anggawira pun menerangkan, BPIP harusnya punya target dan manfaat yang jelas. Malah alangkah baiknya, kata dia, para pejabat dan petinggi negara mengikuti jejak Wagub Sandiaga yang menyerahkan gajinya untuk rakyat.
"Saat ini Indonesia mengalami masalah ekonomi, mulai dari masalah lapangan pekerjaan, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus merosot. Tapi di sisi lain, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, kurang peka terhadap perasaan rakyat," ujar Anggawira.
Ia menilai hak keuangan yang berlebihan untuk BPIP ini suatu pemborosan terhadap pengelolaan anggaran negara. Apalagi untuk sebuah badan non-sturuktural. Sebaiknya, anggaran ini bisa dimanfaatkan lebih untuk kepentingan rakyat.
Kepala Bazis DKI Zahrul Wildan membenarkan Wagub Sandiaga menyumbangkan gaji dan tunjangannya kepada Bazis DKI Jakarta. Namun, Zahrul tidak menyebut nominalnya.
“Beliau itu intinya penghasilan seluruhnya buat Bazis, dizakatkan langsung, itu gaji plus tunjangannya,†ujar Zahrul.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyumbang ZIS sebesar Rp 75 juta.
[wid]
