Berita

Publika

Nelayan Tiongkok Dituding Jadi Intelijen Di Perairan Indonesia

SENIN, 04 JUNI 2018 | 10:35 WIB | LAPORAN:

. Front Nelayan Indonesia (FNI) menyebutkan keberadaan nelayan proxy China benar adanya. Mereka melakukan konfrontasi terhadap wilayah kedaulatan laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

"Mungkin saja rakyat kaget bahwa China menjadikan nelayan sebagai intelijen dan proxy maritim. Tugasnya memberi informasi penting berbagai aktivitas nelayan antar negara, stok ikan, geografis, letak garis laut dan potensi pulau-pulau negara lain," terang Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa dalam keterangannya, Senin (4/6).

Rusdianto mengutip Zhang, bahwa Presiden Xi Jinping sebelum bertemu Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, menyarankan nelayan untuk tidak hanya memancing dan menangkap ikan saja, tetapi juga menyebar ke seluruh laut negara-negara yang bekerjasama dengan pemerintah China untuk mengumpulkan informasi potensi pulau-pulau, samudera dan mendukung pembangunan pulau dan terumbu karang, kemudian akan diintegrasikan dalam kebijakan jalur silk road.


"Lebih lanjut Zhang katakan untuk menegakkan klaimnya China terhadap sembilan garis putus-putus Laut China Selatan, maka kebijakan negara menggunakan dan peralat nelayannya sebagai proxy dan memberikan mereka dukungan finansial dan politik untuk kegiatan memancing mereka di perairan yang diperebutkan," ujar Rusdianto.

Menurutnya, salah satu contoh kasus proxy terhadap Indonesia yakni pada 19 Maret 2016, kapal nelayan Tiongkok, Kway Fey, dipegang oleh nelayan/orang Indonesia sebagai kapal patroli tetapi kegiatannya juga menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Setelah memeriksa kapal di Pulau Bunguran, kemudian ditangkap 8 anggota ABK dan menyita kapal tersebut.

Dan menurut keterangan Supriyanto (2016), pada saat yang sama, kapal penjaga Laut Cina Selatan lainnya juga bermunculan di sekitarnya memasuki wilayah Indonesia yang dilengkapi dengan beberapa pucuk senjata. Kemudian, Angkatan Laut Indonesia memutuskan untuk mengusir mereka kembali ke perairan Laut China dan Angkatan Laut pun meninggalkan Kway Fey. Namun, ABK dan petugas penjaga Laut Cina menaiki perahu nelayan dan mengarahkannya menjauh dari Perairan Indonesia.

"Padahal kapal-kapal Tiongkok sebelumnya telah dituduh memancing dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Insiden ini sebenarnya, tidak biasa terjadi. Namun, diduga nelayan-nelayan China di Laut China Selatan itu memang di driver untuk menjadi proxy bertujuan melakukan propaganda dan agitasi untuk menguasai perairan Indonesia," sebut Rusdianto.

Jelas dia, bagaimana mungkin nelayan-nelayan asal China itu begitu berani mendekati dan bahkan masuk perairan Indonesia tanpa didriver oleh pemerintahannya. Sebenarnya, dapat dibaca keinginan China secara luas, yakni untuk menekan pemerintah Indonesia agar Program Maritim Silk Road (MSR) dijalankan secara maksimal.

Indonesia melemah dari sisi kedaulatan karena bisa dipermainkan begitu saja. Bayangkan saja, nelayan-nelayan China yang driver proxy itu melakukan penangkapan ikan ilegal, mengambil data kepulauan, mencuri sumber informasi laut Indonesia, dan mengidentifikasi karakter keamanan yang ada di sana. Betapa miris dan sayang sekali kedaulatan negara bisa diacak-acak seperti itu.

"Tentu penyebabnya karena pemimpin Indonesia lemah dalam segala apapun, termasuk diplomasi internasionalnya dalam mengamankan wilayah laut sebagai benteng kedaulatan," pungkas Rusdianto. [rus]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya