. Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni diharapkan dapat menjadi tolak ukur negara hadir ketika warga negara mengalami pelanggaran HAM, kebebasan berkeyakinan dan hak atas keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila.
Labor Institute Indonesia (LII) berpendapat bahwa pelanggaran HAM dapat dihubungkan dengan pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, beserta nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua tersebut.
Sekretaris LII Andy William Sinaga mengatakana, bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang masih belum tuntas sampai periode Presiden Joko Widodo saat ini adalah kasus pelanggaran HAM Trisakti dan penculikan aktivis di era orde baru.
"Ditengarai para pelaku pelanggaran HAM tersebut masih bebas hingga saat ini. Selain itu penggusuran terhadap pemukiman dan tanah rakyat atas nama pembangunan atau infrastruktur sering melecehkan HAM warga negara, seperti di Karawang dan di Kulon Progo," sebut Andy, Sabtu (2/6).
Kemudian, pelanggaran terhadap sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana masih banyak warga negara mengalami pelanggaran terhadap hak atas berkeyakinan dan menjalankan ibadah agamanya. Yaitu penggusuran dan perusakan rumah ibadah, beberapa kelompok agama dalam masyarakat masih sulit mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah, dan polemik keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kolom agama di KTP elektronik.
"Selain itu ketimpangan sosial, dikarenakan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan semakin tajam. Hak warga negara dalam mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial juga masih sulit," terang Andy.
Untuk itu, pihaknya berpendapat bahwa Pancasila yang diterjemahkan dalam lima sila dan nilai serta butir-butir yang terdapat di dalamnya harus "membumi" dan dapat diimplementasikan dengan baik.
"Di sini peran negara diperlukan untuk menegakkannya," tukas Andy.
[rus]
