Berita

Sekjen PSI di Kantor Bawaslu/Net

Politik

SP3 Kasus PSI Bukti Penindakan Bawaslu Tidak Adil

SABTU, 02 JUNI 2018 | 01:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keputusan Bareskrim Polri menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara dugaan kampanye di luar jadwal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilaporkan oleh Bawaslu tidak terlalu mengejutkan.

Sebab, proses penindakan yang dilakukan Bawaslu terhadap PSI itu amat terkesan tidak adil. Sementara pelanggaran kampanye di luar jadwal juga dilakukan oleh banyak partai.

“Putusan itu sesungguhnya sudah diduga. Hal itu lebih karena proses penindakan kepada PSI terlihat tidak adil sedari awal," kata peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (1/5).


Jika Bareskrim tetap memproses laporan tersebut, maka dia justru khawatir penindakan serupa menjalar ke semua partai.

Feri bahkan mengaku ragu dengan alasan Bareskrim yang menghentikan kasus ini karena perbedaan pernyataan soal PKPU lama dan baru. Dia yakin perkara ini dihentikan karena Bawaslu hanya menindak PSI saja.

Menurutnya, logika menjadikan PKPU landasan pemberhentian penyidikan tidak tepat. Sebab, urusan pidana diatur langsung di dalam UU Pemilu.

“Jadi ini lebih karena perkara yang sama tidak ditindak sama. Akhirnya berujung pada penghentian karena dapat berdampak kepada partai lain," ucap Feri.

Lebih lanjut, dia menyarankan Bawaslu, Sentra Gakkumdu, dan KPU introspeksi diri atas insiden ini. Sebab, langkah yang mereka lakukan secara tepat itu harus dihentikan hanya gara-gara penindakan yang tidak menyeluruh.

“Langkah Bawaslu sudah tepat, tapi hanya tidak diberlakukan kepada seluruh partai,” tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya