Kasus hilangnya aset daerah memang sering terjadi lantaran masih buruknya pengelolaan yang dilakukan pemerintah setempat.
"Sering terjadi aset daerah hilang, tapi hilangnya aset di Sultra ini angkanya sangat fantastis hampir satu triliun rupiah. Di daerah lain tidak sampai sebesar itu," beber pengamat politik anggaran dari Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman dalam keterangannya, Jumat (1/6).
Menurut Jajang, aset Sultra yang hilang ini terjadi semasa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi.
Berdasarkan data biro perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sultra diumumkan bahwa neraca pada tahun 2007 keseluruhan aset sebesar Rp 1.418.999.222.728. Tapi ketika 31 Desember 2007, penelusuran CBA, daftar rekapitulasi barang Inventaris nilai aset secara keseluruhan hanya sebesar Rp 450.059.502.000.
"Jadi dalam satu tahun saja, ditemukan selisih atau kehilangan aset sebesar Rp 968.939.720.728," hitungnya.
Selisih ini menunjukkan adanya pelanggaran Permendagri No.17 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah.
"Itu bukti pengelolaan anggaran dan aset daerah yang tidak profesional. Mestinya itu menjadi tanggung jawab pemimpin yaitu gubernur," ujar Jajang.
Karena itu, Jajang meminta penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi, mengusut tuntas temuan tersebut.
Ali Mazi merupakan Gubernur Sultra 2003-2008. Di tengah jalan, Ali menjadi terdakwa karena tersangkut kasus korupsi Hak Guna Bangun (HGB) Hotel Hilton, Jakarta. Pada 2006, ia dinonaktifkan sebagai gubernur oleh Menteri Dalam Negeri.
Tapi, pada Juni 2007 hakim membebaskannya dari tuntutan hukum karena tidak terbukti bersalah. Agustus 2007, Ali diaktifkan kembali menjadi gubernur Sultra.
Di tahun 2018, Ali ikut meramaikan Pilkada serentak dengan mencalonkan lagi sebagai calon gubernur Sultra didampingi calon wakil gubernur Lukman Abunawas.
Mencermati fenomena tersebut, Jajang mengimbau supaya masyarakat memilih calon kepala daerah yang bertanggung jawab dan memiliki rekam jejak yang bagus dan bebas dari korupsi.
"Dugaan hilangnya aset daerah menjadi indikator dan pertimbangan bagi masyarakat memilih gubernur Sultra. Masyarakat harus tahu track record calon pemimpin mereka," tutur Jajang.
[wid]
