Berita

Politik

Gaji Untuk Megawati Dkk Seperti Uang Rampasan Perang

SELASA, 29 MEI 2018 | 01:30 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan gaji senilai Rp 112 juta beserta fasilitas. Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.


Ketua Umum Komunitas Pemuda Madani, Furqan Jurdi mengaku sedih melihat fakta itu di tengah bangsa yang mengandalkan pinjaman dan utang untuk pembangunan.

Menurutnya, gaji yang fantastis untuk Megawati dkk adalah merupakan bentuk nyata dari politik balas budi menjelang akhir periode Presiden Joko Widodo, dan bagi-bagi kekuasaan yang nyata.

"Saya melihat di tengah keterpurukan ekonomi, harga yang tidak stabil, dan kondisi keuangan negara yang mengkhawatirkan, maka dengan gaji besar untuk BPIP ini kita bisa melihat, bahwa uang negara itu seperti harta rebutan dalam masa perang," kata Furqan dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (29/5).

Bayangkan, negara dalam keadaan yang tidak stabil, rakyat menjerit, rakyat berjuang demi mencukupi kebutuhan ekonomi, tiba-tiba mereka dengan modal kata "jaga kebhinnekaan kita" dan membela penguasa dengan kata "jaga Indonesia" mendapatkan gaji besar.

"Sementara rakyat sebagai prajurit gigit jari, tokohnya bagi-bagi harta negara seperti bagi-bagi harta rampasan perang," ujar Furqan.

Jelas dia, sikap penguasa yang seperti ini adalah contoh penguasa yang buruk. Dan mereka yang digaji potret dari kehausan manusia akan kekuasaan dan dunia.

"Mereka boleh mengatakan mereka tidak meminta gaji, tapi yang pastinya mereka menerima gaji fantastis itu dengan tenang," terang Furqan. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya