PGRI Mendukung Tata Kelola Guru Diatur Pemerintah Pusat

Bahkan, kata Tonda hanya 30 persen kabupaten dan kota di provinsi betul-betul​ menerima dana alokasi umum secara penuh. Selain itu, berharap ada koordinasi antara Kemendikbud dan Disdik,  menjadi alasan peningkatan pendidikan sulit. Tentu ini juga berdampak terhadap kondisi guru.

"Jika tata kelola guru dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, persoalan anggaran dan  koordinasi lemah dengan daerah bisa teratasi. Dengan begitu, urusan guru di daerah mudah diatur, terutama soal alokasi kerja mereka di tiap-tiap daerah," ungkap Tonda dalam diskusi  Peluang Tata Kelola Guru di Bawah Pemerintah Pusat, di Jakarta, Senin (28/5).