Peraturan Gubernur menÂgenai pembiayaan rumah susun dengan uang muka alias down payÂment (DP) 0 Rupiah sudah diteken Gubernur DKI Jakarta Anies BasÂwedan. Namun, penjualan belum dilakukan karena masih menunggu 'modul' komunikasi agar warga tidak salah menafsirkan.
"Pergubnya sudah selesai. Untuk pembiayaan juga sudah. Tapi yang diinginkan saya dan pak gubernur, kita tidak akan rilis sebelum modul komuÂnikasinya selesai," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Jakarta.
Sebab, selama ini rumah DP 0 Rupiah simpangsiur luar biasa membingungkan. Sandi pun meÂminta Kepala Dinas Perumahan beserta BUMD yang ditugaskan di program ini berkoordinasi dengan ahli komunikasi menyusun modul komunikasi kepada publik.
Dia berharap, modul itu saat ini sedang disusun, dan segera jadi. Namun, tidak mau buru-buru karena takut blunder lagi.
"Kami ingin program ini disampaikan dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh publik," tegasnya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, proÂgram ini belum terlihat berjalan. Jika memang ada upaya mengulur waktu dari Pemprov DKI Jakarta, hal ini dinilai sebagai sebuah kegagalan.
Dia memperkirakan penundaan ini karena masih ada kesepakatan yang belum sesuai antara keinginan Pemprov DKI Jakarta dengan pihak pengembang.
"Kalau belum berjalan, berarti masih ada yang belum sesuai. Kalau sudah sesuai, sudah harus jalan. Kalau belum sesuai, masih ada penundaan," katanya.
Dia menilai, program ini sulit terealisasi karena targetnya membangun ribuan rumah denÂgan nilai total ratusan miliar rupiah. Sementara uang muka harus nol rupiah.
Bestari mengungkapkan, pihaknya akan membahas proÂgram DP 0 Rupiah pada rapat kerja yang direncanakan bulan ini. DPRD bakal membedah dan mengevaluasi perkembangan program andalan yang tak kunÂjung terealisasi ini.
Namun kader Partai Nasdem itu menyampaikan dirinya lebih optimistis jika program pengadaan hunian Anies-Sandi berÂbentuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) ketimbang rumah susun sederhana milik sendiri (rusunami).
Skema pengadaan dan pengÂaturan lebih mudah dan lebih teÂpat jika benar-benar ditujukan ke warga ekonomi rendah. Hal ini sudah diterapkan Pemprov DKI Jakarta sebelum program DP nol rupiah digembar-gemborkan.
"Hak sewa sajalah. Tetap milik Pemda yang tidak dialihÂkan ke pihak lain, lebih mudah pengontrolan dan pengerjaanÂnya," kata Bestari.
Sementara itu, Pengamat KeÂbijakan Publik dari UniversiÂtas Trisakti Trubus RahardianÂsyah mengatakan, masyarakat bingung terkait permasalahan DP 0 Rupiah tersebut. Apalagi belum ada sosialisasi menyeÂluruh terkait skema cicilan atau pembiayaan program itu.
"Kan persepsi masyarakat kalau DP 0 Rupiah itu DP-nya gratis. Tapi ternyata, seperti penjelasan pak Anies itu, diÂmasukkan ke dalam cicilan itu sendiri. DP 0 Rupiah itu artiÂnya bohong-bohongan, slogan doang," ujar Trubus.
Apalagi, lanjut Trubus, Anies- Sandi belum bisa merangkul perbankan dalam mewujudkan program DP 0 Rupiah. MenimÂbang setiap instansi yang diajak kerja sama harus dijanjikan keuntungan. "Namanya bank harus dapat keuntungannya apa? Kalau misalnya nggak ada keunÂtungannya, BI (Bank Indonesia) pun nggak mau," katanya.
Untuk itu, Trubus menyarankan agar Pemprov DKI duduk bersama dengan DPRD untuk mencari solusi atas permasalahan program DP 0 Rupiah. Apalagi landasan hukum terkait program itu belum melibatkan DPRD.
"Di APBD DKI tak mencanÂtumkan juga, sampai hari ini DPRD juga belum menyetujui atau tidak (program DP 0 RuÂpiah)," ujarnya. ***
