Lembaga pemerintah nonkementerian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) termasuk yang disiagakan menghadapi ritual mudik 2018.
"Mulai tahun kemarin Basarnas diminta Kementerian Perhubungan bersinergi dengan institusi lain dalam penanganan arus mudik lebaran. Senin (28/5) ada raker pemaparan Basarnas di DPR. Salah satunya soal kesiapan mudik," tutur Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi di Jakarta, akhir pekan ini.
Syaugi menjelaskan, Basarnas bakal mendirikan pos SAR dan menempatkan personel terlatih di sepanjang jalur mudik, terutama di titik rawan. Salah satunya ada di Cipali KM 162.
"Kami juga siapkan pos di daerah penyeberangan Gilimanuk maupun Bakahuni," papar Syaugi.
Tak hanya itu, lanjut Syaugi, Basarnas juga siap mengerahkan kapal SAR dan helikopter. Helikopter tersebut standby di Batam, Semarang, Bali dan Jakarta.
Helikopter disiapkan untuk mempermudah operasi dan mempercepat proses evakuasi jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
Mantan Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan ini mengatakan, sejumlah latihan juga sudah dilakukan Basarnas, termasuk penyelamatan korban.
Dengan kesiagaan itu, Basarnas berharap kenyamanan, keamanan serta keselamatan dapat dirasakan oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.
Meski diakuinya, Basarnas tak punya tugas melakukan pencegahan, lembaganya baru bisa bekerja melakukan pertolongan disaat ada korban jiwa atau ada orang hilang akibat kecelakaan atau bencana.
"Diminta atau tidak, kami memang harus selalu hadir disaat ada bencana, itu perintah Undang-undang. Nah soal mudik, tentu seluruh sumber daya baik manusia maupun peralatan disiagakan demi keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang akan melakukan tradisi mudik,†katanya.
Diceritakan, selama mengabdi di Basarnas, ada 10 hingga 17 laporan kejadian per hari di seluruh Indonesia. Mulai dari kasus orang tenggelam, mati disutet, tergencet kendaraan, bahkan kasus tertimpa longsoran tanah.
"Kami ingin meningkatkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat meski kami tidak punya tugas pencegahan. Hal ini juga berlaku bagi warga negara asing saat melakukan kunjungan menikmati liburan ke lokasi wisata di Indonesia," tutup Syaugi.
[wid]
