Berita

Azyumardi Azra (kedua kiri)/RMOL

Pertahanan

Jangan Kementerian Agama Yang Ngatur Penceramah!

JUMAT, 25 MEI 2018 | 19:46 WIB | LAPORAN:

. Akademisi Islam, Azyumardi Azra mengaku dirinya setuju dengan daftar penceramah alias mubalig.

Menurut dia, daftar semacam itu memang sangat perlu karena ada juga mubalig atau ustadz-ustadz yang malah menghasut dan memprovokasi dalam setiap materi ceramahnya.

"Memang ada mubalig-mubalig yang ceramah-ceramahnya itu hanya memprovokasi, menghasut," katanya di sela-sela diskusi 'Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Ekstremisme/Terorisme' di Jakarta,  Jumat (25/4).


Makanya, lanjut mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, setiap penceramah harus diberikan standar dan parameter yang sangat jelas.

"Harus jelas latar belakang pendidikannya, dia pendidikannya apa, berdakwahnya dimana, jadi itu penting," tegasnya.

Namun demikian, dia menekankan, ke depan Kementerian Agama jangan mengeluarkan rekomendasi itu, melainkan sebuah wadah yang lebih netral.

"Yang bikin jangan Kementerian Agama. Bisa MUI, bisa juga ormas Islam bekerja sama dengan universitas Islam. Baru kemudian bisa untuk dipertanggungjawabkan secara akademik," imbuhnya.

Menurutnya, denga dipertegas daftar semacam itu justru menyulut kemarahan terhadap pemerintah dan bisa menjadi bibit baru bagi tindak pidana terorisme.

Azyumardi mengatakan, bagaimanapun juga para penceramah memang tetap harus diatur.

"Harus diatur. Anda kalau ke berceramah di Malaysia, Singapura, dan di Mesir itu harus ada surat izinnya, harus ada SIM nya. Nah di Indonesia ga perlu ada SIM. Bebas, tapi kebebasan itu sering disalahgunakan oleh ustadz-ustadz untuk memaki-maki siapa saja. Menuduh-nuduh thogut, oleh karena itu harus ditertibkan," pungkasnya. [fiq]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya