Berita

Azyumardi Azra (kedua kiri)/RMOL

Pertahanan

Jangan Kementerian Agama Yang Ngatur Penceramah!

JUMAT, 25 MEI 2018 | 19:46 WIB | LAPORAN:

. Akademisi Islam, Azyumardi Azra mengaku dirinya setuju dengan daftar penceramah alias mubalig.

Menurut dia, daftar semacam itu memang sangat perlu karena ada juga mubalig atau ustadz-ustadz yang malah menghasut dan memprovokasi dalam setiap materi ceramahnya.

"Memang ada mubalig-mubalig yang ceramah-ceramahnya itu hanya memprovokasi, menghasut," katanya di sela-sela diskusi 'Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Ekstremisme/Terorisme' di Jakarta,  Jumat (25/4).


Makanya, lanjut mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, setiap penceramah harus diberikan standar dan parameter yang sangat jelas.

"Harus jelas latar belakang pendidikannya, dia pendidikannya apa, berdakwahnya dimana, jadi itu penting," tegasnya.

Namun demikian, dia menekankan, ke depan Kementerian Agama jangan mengeluarkan rekomendasi itu, melainkan sebuah wadah yang lebih netral.

"Yang bikin jangan Kementerian Agama. Bisa MUI, bisa juga ormas Islam bekerja sama dengan universitas Islam. Baru kemudian bisa untuk dipertanggungjawabkan secara akademik," imbuhnya.

Menurutnya, denga dipertegas daftar semacam itu justru menyulut kemarahan terhadap pemerintah dan bisa menjadi bibit baru bagi tindak pidana terorisme.

Azyumardi mengatakan, bagaimanapun juga para penceramah memang tetap harus diatur.

"Harus diatur. Anda kalau ke berceramah di Malaysia, Singapura, dan di Mesir itu harus ada surat izinnya, harus ada SIM nya. Nah di Indonesia ga perlu ada SIM. Bebas, tapi kebebasan itu sering disalahgunakan oleh ustadz-ustadz untuk memaki-maki siapa saja. Menuduh-nuduh thogut, oleh karena itu harus ditertibkan," pungkasnya. [fiq]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya