Definisi Terorisme Diputuskan Dalam Raker DPR-Kemenkumham

Rapat perumusan revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Terorisme atau Antiterorime hari ini untuk memastikan tidak ada tumpang tindih di antara satu pasal dengan pasal lainnya.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Enny Nurbaningsih sebelum rapat Pansus RUU Antiterorisme di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

"Sinkronisasi ini dalam rangka kita untuk menyisiri ketentuan-ketentuan pasalnya, apakah ada yang typo yang kemudian tidak sinkron dari pasal satu dengan pasal yang lain," ujarnya.

Enny menegaskan bahwa hampir keseluruhan isi dari RUU itu sudah dibahas. Semua pandangan, baik pemerintah dan parlemen pun sudah disampaikan.


"Dua alternatif itu yang akan diputuskan dalam raker. Jadi raker yang akan memutuskan tentang hal itu," tukasnya. [wid]