Berita

Risa Mariska/Net

Pertahanan

Alasan PDIP Tolak Frasa Motif Masuk Definisi Terorisme

RABU, 23 MEI 2018 | 19:27 WIB | LAPORAN:

. Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu fraksi yang menolak adanya frasa motif politik, ideologi atau gangguan keamanan untuk batang tubuh definisi teroriseme dalam pembahasan Pansus Revisi UU 15/2003 atau RUU Terorisme.

Anggota Pansus RUU dari Fraksi PDIP, Risa Mariska menyebut alasan penolakannya tersebut dikarenakan dalam beberapa kasus terorisme bukan hanya dikarenakan adanya motif politik.

"Tidak melulu hanya motif ideologi, politik yang menyebabkan tindak pidana terorisme terjadi. Bahkan ada motif ekonomi," ujar Risa di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).


Risa membantah tudingan bahwa penolakan terhadap masuknya frasa motif, lebih dikarenakan PDIP keberatan adanya pelibatan TNI dalam penanganan kasus teror.

"Kalau pelibatan TNI itu sudah clear dan tidak ada masalah. Bahwa pelibatan TNI tanpa diatur dalam UU Terorisme itu turut terlibat. Pakai UU TNI saja bisa masuk," jelasnya.

Hasil rapat Tim Perumus Pansus RUU Anti Terorisme, merumuskan dua alternatif untuk definisi yang hingga kini menjadi ganjalan.

Rumusan alternatif itu adalah ada frasa motif politik, ideologi atau gangguan keamanan di dalam batang tubuh. Pilihan ini didukung delapan fraksi, yaitu Gerindra, PPP, PKS, Nasdem, Golkar, Hanura, Demokrat dan PAN.

Hanya dua fraksi yang mempertahankan bahwa definisi itu tidak perlu ada frasa motif politik, ideologi atau gangguan keamanan, PDIP dan PKB. [fiq]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya