Berita

Tito Karnavian/Net

Pertahanan

Kapolri Yang Minta TNI Ikut Perangi Terorisme

Operasi Terorisme 75 Persen Intelijen
RABU, 23 MEI 2018 | 09:29 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui dia yang meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar TNI dilibatkan untuk masuk bergabung dalam operasi memerangi terorisme.

Tito menjelaskan, operasi memerangi terorisme di Indonesia ini 75 persen adalah intelijen, sementara operasi striking atau operasi penindakan itu mungkin hanya 5 persen, sedangkan 20 persennya adalah operasi dalam rangka untuk persiapan untuk pemberkasan untuk ke pengadilan.

"Jadi prinsip penanganan terorisme itu adalah bagaimana memenangkan dukungan publik. Kalau publik mendukung langkah-langkah pemerintah, negara, maka terorisme tidak akan bisa berkembang," kata dia kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa kemarin (22/5).


Tito meyakini, kalau publik mendukung langkah-langkah pemerintah memerangi terorisme, maka para teroris hanya ada tapi yang survive riak-riak saja. Tapi kalau negara tidak didukung oleh publik, misalnya over-reaktif, terjadi banyak sekali misalnya eksesif, itu juga yang nanti akan membuat publik simpati kepada kelompok-kelompok itu.

"Jadi saya berpendapat bahwa saat ini yang terjadi adalah mekanismenya mirip seperti Operasi Tinombala, dimana kekuatan TNI dan Polri bergabung dalam rangka bersama-sama menangani itu," terang Kapolri seperti dikutip dari laman Setkab.

Terkait kelanjutan nasib anak-anak yang diindikasikan terlibat dalam aksi terorisme di Surabaya dan Sidoarjo, Tito mengatakan, biasanya pengawasan aparat dilakukan kepada suami, atau ibunya, atau orang tuanya.

Namun sekarang, lanjut dia, juga akan difokuskan kepada anak-anaknya, dan diupayakan langkah-langkah pencegahan supaya anak-anak ini tidak terekspos paham radikal oleh orang tuanya.

Tapi Tito mengingatkan, bahwa Polri tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu diminta semua pihak, baik pemerintah, Kementerian PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) misalnya, Kementerian Sosial, kemudian kementerian yang lain yang bergerak di bidang ekonomi, agama, pendidikan juga organisasi non pemerintah, ormas, LSM yang peduli.

"Silakan, ini adalah problem kita bersama, silakan bagaimana kita mencegah supaya keluarga-keluarga, jangan sampai anak-anak terbawa, istri sampai terbawa dan lain-lain. Di samping tentunya orang tuanya ya yang perlu kita tangani, cegah jangan sampai mereka melakukan aksi terorisme," demikian Kapolri. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya