Ketua DPR Bambang Soesatyo terenyuh dengan data banyaknya ruang kelas sekolah-sekolah di Indonesia yang rusak. Betapa tidak, jumlah ruang kelas yang rusak mencapai 270.408 unit.
Dia pun mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bergerak cepat memperbaiki ruang-ruang kelas itu agar suasana belajar-mengajar di sekolah berjalan baik.
Ruang kelas yang rusak ini berada di jenjang SD, SMP, dan SMA. Rinciannya, yang rusak parah sebanyak 151.509 unit dan yang rusak sedang sebanyak 118.899 unit.
Bamsoet, sapaan Bambang, memastikan DPR akan mendukung Kemendibud untuk memperbaiki ruang kelas itu. Sebab, pendidikan sangat penting sebagai investasi pembangunan bangsa. Dia pun meminta Komisi X DPR (Komisi bidang Pendidikan) mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBN untuk perbaikan ruang kelas itu.
"Saya mendorong Komisi X DPR memberikan bantuan anggaran ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Ini penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman,†kata politisi Partai Golkar ini.
Agar perbaikan itu berjalan cepat, Bamsoet mendorong Kemendikbud kerja bareng dengan Dinas Pendidikan di daerah.
Selain menggunakan dana APBN, perbaikan juga bisa dilakukan dengan dana dari APBN. Sebab, jika perbaikan berjalan lama, proses belajar-mengajar bisa terganggu. Bukan cuma membuat kondisi tidak nyaman, melainkan juga bisa membahayakan siswa dan guru yang ada di dalam kelas tersebut.
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan segera meningkatkan anggaran dalam APBD untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak itu. Ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau runtuhnya atap ruang kelas yang dapat membahayakan siswa serta guru,†jelasnya.
Selanjutnya, Bamsoet mengimbau seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk bersama-sama menjaga dan memelihara sarana dan prasana yang telah disediakan Pemerintah.
Pemeliharan itu dapat dilakukan dengan merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Gedung.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengemukakan banyaknya ruang kelas yang rusak ini. Sri Mulyani pun mempertanyakan penggunaan dana pendidikan yang sudah digelontorkan begitu besar.
"Jadi, kita perlu tahu di mana mereka dialokasikan dan bagaimana perbaikan. Ini bagian dari masyarakat untuk ikut memonitor," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, 2 Mei lalu.
Berdasakan UU Sistem Pendidikan Nasional, dana pendidikan dianggarkan sebesar 20 persen dari APBN. Dalam APBN 2018, dana pendidikan mencapai Rp 440 triliun. Presiden Jokowi juga tengah fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan.
[sam]
