Berita

Moeldoko/RMOL

Hukum

Moeldoko: RUU Terorisme Jangan Dipolitisasi

SELASA, 22 MEI 2018 | 21:23 WIB | LAPORAN:

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengungkapkan, dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan tidak ada politisasi.

Untuk itu, ia meminta kepada semua pihak agar RUU Terorisme yang hampir final juga tidak dipandang politis atau dipolitisasi.

"UU yang berkaitan dengan keamanan, dan pertahanan itu jangan ada politisasi. Karena dalam konteks itu, tidak ada oposisi, semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi jangan dipolitisasi," kata Moeldoko usai menjadi pembicara di seminar 'Pengesahan Revisi UU Antiteror' di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5).


Moeldoko berharap, RUU Terorisme dapat segera terselesaikan meskipun saat ini masih ada permasalahan terkait definisi terorisme dalam pengesahannya.

"Presiden sudah tanya ke menkumham untuk segera diselaraskan. Kita berharap segera selesai," ungkapnya. [fiq]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya