Universitas Diponegoro (Undip), Semarang mengambil sikap terkait adanya dugaan guru besar dan beberapa dosen Undip yang diduga menganut dan membela paham Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Sikap ini menyusil viralnya pernyataan Guru Besar Fakultas Hukum Undip berbentuk gambar yang bertentangan dengan konstitusi, NKRI, Pancasila dan UUD 1945.
Kepala UPT Humas dan Media Undip Nuswantoro Dwiwarno menyatakan Undip merupakan Universitas Negeri yang berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945 serta NKRI.
Pimpinan dan Civitas Akademika Undip, sambung Nuswantoro menolak tegas dan menyayangkan segala bentuk ujaran, tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, NKRI, Pancasila dan UUD 1945.
"Undip tidak akan mentolelir segala bentuk ujaran, tindakan yang bersifat merongrong kewibawaan kedaulatan NKRI, UUD 1945 serta Pancasila," ujar Nuswantoro dalam ketrangan tertulis seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJateng, Selasa (22/5).
Nuswantoro menambahkan persoalan tersebut sudah diserahkan pada Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Universitas.
Menurutnya jika dalam pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran etik akademik maka pihak yang diduga diduga menganut dan membela paham HTI akan dikenai sanksi disiplin ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
"Undip memandang perlu menyampaikan ketegasan sikap terkait viral postingan di media sosial yang di dalamnya terkait staff Undip yang pada pokoknya diduga berisi pernyataan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI ini," pungkasnya.
[nes]
