Fahira: Masyarakat Bisa Mandiri Dalam Menyaring Mubalig

Kementerian Agama (Kemenag) bertindak terlalu jauh dengan kebijakannya merilis 200 nama mubalig yang direkomendasikan pemerintah.

Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, mengatakan, kebijakan itu menjadi polemik panjang sehingga mengganggu kekhusyukan umat Islam dalam beribadah di bulan Ramadhan.

Menurutnya, di era teknologi informasi yang begitu pesat ini, masyarakat akan begitu mudah mencari rekam jejak seseorang, termasuk menelusuri rekam jejak penceramah agama. Kelompok pengajian, organisasi atau perkumpulan yang akan mengadakan kajian agama pasti terlebih dahulu mencari referensi ke berbagai sumber agar penceramah yang dihadirkannya punya integritas, reputasi baik, dan cinta tanah air.
 

 
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan DKI Jakarta ini mengungkapkan, iklim demokrasi Indonesia menjamin hak warga negara untuk melakukan kegiatan kajian keagamaan, termasuk menentukan siapa saja penceramah yang akan diundang.

"Bagi kita yang terbiasa aktif di pengajian pasti paham kalau masing-masing pengajian sudah mempunyai saringan sendiri dalam memilih penceramah. Mulai dari melihat rekam jejak, kualitas keilmuan dan cara penyampaian. Biasanya semua hal ini dimusyawarahkan sebelum menentukan pilihan," ujar Fahira dalam keterangan persnya, Selasa (22/5).

Menurut Fahira, jika khawatir ada kelompok masyarakat yang "salah" memilih penceramah, seharusnya Kemenag cukup mengeluarkan kriteria-kriteria penceramah agama yang direkomendasikan untuk didengarkan publik.

"Mungkin saja niatnya baik, tetapi tidak memperhitungkan dampaknya di masyarakat. Masyarakat beraksi, para mubalig beraksi, malah ada mubalig yang minta dikeluarkan dari daftar tersebut. Ini kan membuat publik semakin bingung," sesal Fahira.

"Saya berharap kita sudahi polemik ini. Mari kita lanjutkan Ramadan ini dengan penuh kesejukan," pungkasnya. [ald]