Saat Operasi, Koopssusgab Di Bawah Kendali Kapolri

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani terorisme dibutuhkan payung hukum yang jelas sehingga ada kepastian kapan Komando Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI diminta turun.

"Kalau revisi UU Tindak Pidana Terorisme belum juga kelar minggu depan. Sebaiknya Presiden keluarkan Perppu untuk hindari tumpang tindih kewenangan Polri dan TNI," ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/5).

Menurut mantan anggota Kompolnas ini, payung hukum pengaturan mendesak melihat aksi teror semakin brutal di berbagai daerah.

Jika TNI terlibat dalam operasi ini, kata doktor ilmu hukum ini, idealnya  kendali tetap di tangan Kapolri karena ini murni masalah penegakan hukum.

"Polisi harus tetap terdepan. Selama tidak diperbantukan, operasional Koopssusgab kendalinya tetap di tangan panglima TNI. Tapi saat diminta Kapolri  membantu pada situasi tertentu kendali operasi sebaiknya di tangan Kapolri," saran Edi Hasibuan.

Menurut Edi, pasukan elit Koopssusgab baru turun apabila teror sudah mengancam masalah keamanan negara dan penanganan gangguan terorisme pada objek vital. Tugas ini menurutnya sudah diatur juga dalam UU TNI.

"Kalau hanya sebatas aksi teror biasa cukup kita percayakan kepada Polri yang sudah ahli dalam bidangnya," tukas pakar hukum dan kepolisian ini.[dem]