Fahri: Tuntutan Reformasi Harus Dirikan KPK Itu Pelintiran

Wakil Ketua DPRRI, Fahri Hamzah sebagai pelaku reformasi tahun 1998 menceritakan bagaimana pahit getir perjuangan kala itu saat menumbangkan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Seperti tak ada habisnya, dalam diskusi peringatan 20 tahun reformasi ini Fahri kembali menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fahri memang diketahui kerap berseteru dengan lembaga antirasuah tersebut.

“Ingat ya, tuntutan reformasi itu memberantas KKN bukan mendirikan lembaga pemberantasan korupsi, kalau itu pelintiran KPK,” seloroh Fahri di Hotel Haris Suite FX Sudirman, Jakarta, Minggu, (20/5).

Fahri berujar, di antara tuntutan Reformasi saat itu yang mengemuka adalah turunkan Soeharto, amandemen UUD 45, tegakan HAM dan berantas KKN.

Ia yakin, peristiwa itu merupakan babak baru bagi sejarah Indonesia untuk yang lebih baik dan merupakan tuntutan dari semua pihak.

“Reformasi 20 tahun lalu adalah akumulasi permintaan publik. Menurut saya ini setara dengan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa sesuai Pembukaan UUD 45,” ujarnya.

Semangat reformasi, sambungnya, merupakan semangat untuk menghilangkan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan.

“Sistemnya harus diganti, tapi kalau ingin ganti sistem harus diganti dulu tokoh sentralnya (Soeharto),” pungkasnya. [fiq]