Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Tidak Realistis

MINGGU, 20 MEI 2018 | 02:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah terlalu ambisius dan tidak realistis.

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam menanggapi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2019 yang dibacakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (18/5) lalu.

Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok di angka 5,4 persen hingga 5,8 persen dinilai tidak realistis. Sebab, Indonesia saat ini tengah menghadapi dinamika global yang tidak menguntungkan.


“Saat situasi perekonomian global belum seperti sekarang saja, pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah berhasil mencapai target pertumbuhan, apalagi sekarang?” ujarnya dalam akun Twitter @fadlizon, Sabtu (19/5).

Dia kemudian mencontohkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah di tahun 2015 sebesar 5,7 persen. Tapi realisasi yang tercapai hanya 4,7 persen.

Pada 2016, pemerintah sedikit menurunkan target menjadi 5,3 persen, tapi realisasinya tetap saja di bawah target, yaitu hanya 5,0 persen.

“Begitu juga dengan tahun 2017, target yang dipatok pemerintah 5,2 persen, namun realisasinya hanya 5,07 persen. Pemerintah sudah terlalu sering menyusun agenda yang realisasinya pasti tidak tercapai. Dan itu akan kembali diulang untuk APBN 2019,” tukasnya.

Meski pemerintah membanggakan angka pertumbuhan yang terus bertahan di angka 5 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun angka tersebut dinilai Fadli dicapai tanpa melalui kerja keras.

“Kita adalah negara dengan jumlah pasar domestik terbesar di ASEAN. Jika dikelola dengan baik, mestinya pertumbuhan ekonomi kita tak kalah dari Filipina yang pada 2017 mencapai 6,6 persen, atau Vietnam yang mencapai 6,8 persen,” tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya