Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperbanyak penanganan kasus tindak pidana korupsi korporasi. Tujuannya, untuk meningkatkan asset recovery negara.
Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif secara tersirat mengungkapkan bahwa KPK akan lebih banyak mengurus tindak pidana korupsi korporasi (TPKK) lebih banyak di tahun ini ketimbang di tahun-tahun sebelumnya.
"Ya kita nggak bisa bilang ke depannya akan banyak, tapi kalau ke depan ada kasus seperti itu ya kita akan jadikan sebagai fokus, sekarang tindak pidana korupsi korporasi akan lebih banyak dibanding dulu-dulu," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/5).
Ia juga menambahkan jika saat ini pihaknya akan mengadakan piket untuk mengusut tindak pidana korupsi korporasi tersendiri mengingat asset recovery yang seharusnya dikembalikan ke negara jumlahnya masih sedikit.
"Sekarang itu kita mau ada
shift, itu juga salah satu karena kalau kita lihat
asset recovery kita itu sangat sedikit," lanjutnya.
Laode menuturkan dari triliunan jumlah kerugian negara hanya sedikit yang dapat ditarik kembali. Sehingga pihaknya melakukan berbagai upaya agar
asset recovery negara lebih meningkat.
Selain itu, dirinya yakin atas kasus tindak pidana korupsi korporasi akan meningkat karena didukung hukum acara dan kemampuan penyidik KPK untuk menangani kasus tersebut.
“Saya pikir teman-teman di KPK sudah agak terlatih juga mulai melakukan itu," tukasnya.
[ian]
