Berita

Ilustrasi/Net

Pertahanan

Mendagri: Teroris Sudah Terlacak Tapi Enggak Bisa Ditangkap

JUMAT, 18 MEI 2018 | 21:33 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Aparat kepolisian dan intelijen sudah mampu melacak keberadaan teroris yang berniat melakukan peledakan.

Walau begitu, tidak adanya payung hukum membuat polisi tidak bisa bertindak sebelum kejadian.

"Kita sudah tahu dia punya niat untuk meledakkan, sebelum meledak kan enggak bisa ditangkap. Itu ada aturan dan mekanisme ya HAM, kita kan manusia ada batasan,” jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo usai bertemu Kepala BSSN, Djoko Setiadi di kantornya, Jumat (18/5).


Dia menerangkan, selama ini ada benturan dengan HAM dalam pemberantasan tindak terorisme. Padahal, masalah HAM sudah selesai.

Tjahjo juga meyakini bahwa TNI/Polri tidak mungkin mengambil tindakan yang melanggar HAM.

"Apa yang ngebom itu menggunakan HAM? Kan gak juga, dia main tembak, main ngebom sementara kita harus nunggu payung hukum,” selorohnya.

Saat ini, pihak aparat keamanan selalu dipersalahkan karena tak bisa melacak persebaran jaringan teroris, akibatnya publik menganggap terjadi kecolongan.

"Kalau mau loh ya itu semua gampang dilacak. Saya hari ini ke mana mau ke mana saja gampang dilacak,” jelas mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Atas dasar itu, pihaknya mendorong agar percepatan revisi UU Terorisme dilakukan. Di mana membuka peluang aparat keamanan untuk bisa menangkap langsung terduga teroris sebelum kejadian.

"Pelibatan TNI juga dioptimalkan dalam memberantas terorisme," demikian Tjahjo. [sam]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya