Anggota Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama), Bachtiar Nasir tak setuju dengan langkah pemerintah yang ingin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika revisi UU Anti Tindak Pidana Terorisme tak rampung dalam waktu dekat ini.
"Saya kira bukan Perppu solusinya," tegasnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (18/5).
Langkah pemerintah itu sekaligus menegaskan bahwa negara ini tak memiliki konsep baku dalam menghadapi chaos setelah ada pemboman.
"Akhirnya yang terjadi adalah kisruh di antara pemangku amanah. Saling menyerang. Artinya satu kelompok menuduh radikal Islam. Satu lagi menyerang kepolisian. Satu lagi menyerang badan intelijen negara. Yang satu lagi menuduh DPR yang lambat. Satu lagi menekan ingin Perppu," urainya.
Kalau keadaan seperti ini terus-terusan terjadi, lanjut Bachtiar, maka teroris pasti merasa menang. "Mereka mau kan mereka ini takut, panik, distrust satu sama lain, chaos. Itu kan yang dia mau," jelasnya.
Harusnya, menurut Bachtiar, semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, DPR RI, dan aparat keamanan menjalankan tugas dan perannya secara baik.
"Masing-masing menjalankan perannya dulu. Pada masing-masing ini, saya melihat Indonesia ini ibarat sebuah bahtera yang sedang ditimpa gelombang. Kalau masing-masing teriak ganti tukang layarnya, ganti pegang kemudinya, ganti anu ya gitu ya, sementara masing-masing belum menjalankan peran di tugas masing-masing, terutama pemangku amanah negeri ini nih," jelasnya.
"Kalau yang terjadi seperti sekarang jadi kisruh ya tidak akan selesai." [sam]
