Gagal Lindungi Keselamatan WN, Pejabat Kok Tak Merasa Malu

Presiden Jokowi didesak segera mencopot dan mengganti tiga pimpinan lembaga yang paling bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan warga negara.

Ketiga pimpinan lembaga yang dinilai gagal itu adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DKI Jakarta, Andi Maruli mengatakan, seharusnya mereka memiliki rasa malu karena gagal menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi, menjaga keamanan dan mencegah terjadinya pembunuhan terhadap warga negara.

"Karena itu, kami dari keluarga besar Permahi Jakarta mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencopot Kapolri, Kepala BIN dan Kepala BNPT," tegas Andi Maruli di Jakarta, Jumat (18/5).

Menurut Andi, rentetan peristiwa pembunuhan warga negara secara terencana oleh orang-orang yang diidentifikasi sebagai teroris, membuktikan tiga institusi yang paling bertanggung jawab itu tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.

Bahkan, lanjut Andi, masing-masing pimpinan lembaga itu malah ngeles dan mencari-cari kambing hitam atas kegagalan mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Bagi Permahi, kata Andi, Kapolri Tito telah gagal dan tidak becus memimpin institusi kepolisian dalam mencegah aksi aksi terorisme di Indonesia.

"Masyarakat terbunuhi, dibom dan mati mengenaskan. Sehingga masyarakat merasa tidak aman,: ujarnya.

Sedangkan Budi Gunawan, dinilai Perhami, gagal menjalankan fungsi dan tugas BIN yaitu deteksi dini seperti yang diamanat UU.

Permahi juga menilai, Suhardi Alius gagal menjalankan tugas dan fungsinya melakukan deradikalisasi.

"Mereka semua hanya membuang-buang uang negara, tapi hasilnya minim. Warga negara tetap terkapar terbunuh kok," kata Andi Maruli.

Kepada Komisi I DPR, Andi Maruli mendesak agar ketiga lembaga itu segera dimintai pertanggungjawabannya.

"Kami mendesak Komisi I DPR segera membentuk Pansus terkait penanganan aksi teror di beberapa wilayah," ujarnya.[wid]