KPK Dalami Mekanisme Pengesahan APBN-P 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses dan mekanisme pembahasan hingga pengesahan RKA-K/L dalam APBN Perubahan tahun anggaran 2016 terkait kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring Bakamla RI.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pendalaman itu setelah penyidik KPK menyelesaikan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi yaitu Kader Partai Golkar Bukhori, PNS Bappenas Wisnu Utomo, dan karyawan swasta PT Merial Esa Muhammad Adami Okta, Kamis (17/5).

"Penyidik mendalami proses dan mekanisme pembahasan hingga pengesahan RKA-K/L dalam APBN-Perubahan tahun anggaran 2016 untuk Bakamla RI," ujarnya kepada wartawan.

Febri menjelaskan, sejauh ini tim dari KPK telah memeriksa 28 orang saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat Fayakhun Andriadi (FA) sebagai tersangka ini.

"Hingga hari ini, penyidik telah memeriksa sekurangnya 28 orang saksi untuk tersangka FA. Yang bersangkutan juga telah diperiksa sekurangnya empat kali pada bulan Maret-April 2018," tandasnya.

Adapun unsur saksi yang diperiksa adalah anggota DPR RI Komisi XI, bagian Tata Usaha Tenaga Ahli di Sekretariat DPR RI, Wakil Ketua Koordinator Bidang Strategi DPP Golkar, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Koordinasi Keamanan Laut RI, Managing Director PT Rohde dan Schwarz Indonesia, serta karyawan swasta dan wiraswasta lainnya.

KPK menetapkan Fayakhun sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang total anggarannya mencapai nilai Rp 1,2 triliun pada 14 Februari 2018 yang lalu. Ia pun sudah resmi menjadi tahanan KPK sejak 28 Maret 2018

Dirinya diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya. Hadiah tersebut diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

Fayakhun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [sam]