Berantas Terorisme Enggak Perlu Perppu, Cukup Keputusan Politik

Pemberantasan terorisme tidak membutuhkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Digdoyo menegaskan, pemberantasan terorisme hanya membutuhkan keputusan politik.

"Saya sependapat dengan eks Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki. Kalau Perppu bisa keluar dari kepatutan hukum dan bisa permanen. Apalagi akan melibatkan militer," jelas Anton ketika dihubungi Kamis petang (17/5).

Keputusan politik memang lebih tepat. Soalnya, aturan juga menyebutkan demikian.
 
"Sekecil apapun pelibatan militer ke otoritas sipil harus dengan keputusan politik, bukan Perppu bukan UU," tegas Anton.

Sepengetahuan Anton, keputusan politik sudah dipakai di berbagai negara. Keputusan itu dibuat oleh tiga lembaga, yakni DPR, Presiden dan Menteri Pertahanan.