Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, kembali menegaskan bahwa Presiden Jokowi salah menerima informasi sehingga terkesan menyudutkan DPR RI sebagai faktor penghambat revisi UU Anti Terorisme.
Justru yang paling sering menunda pengesahan UU itu adalah pihak pemerintah.
"Presiden itu keliru karena DPR bersama dengan pemerintah sudah menggarap RUU Anti Terorisme sejak 2016 dan sejak itu yang paling banyak meminta penundaan adalah pemerintah," tegasnya kepada redaksi usai rekaman Jaya Suprana Show di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (16/5).
Dia katakan, sebuah UU hanya bisa dibahas atau dibuat oleh dua belah pihak, yaitu DPR bersama pemerintah. Selama pembahasan revisi UU Anti Terorisme, setidaknya 15 kali pemerintah meminta penundaan pengesahan.
"Dan yang terakhir dalam masa sidang lalu. Kami sebetulnya sudah siap untuk mengetok UU Anti Terorisme ini, tetapi sekali lagi pemerintah yang meminta penundaan satu bulan sehingga melampaui masa reses sekarang ini. Itu ada surat-suratnya semua," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Menurutnya, Presiden Jokowi menerima informasi yang salah sehingga menuding DPR menghambat pengesahan RUU Anti Terorisme.
"Presiden menerima informasi yang salah," tegas Fadli lagi.
Ia berharap revisi tuntas pada masa sidang DPR RI selanjutnya. Perdebatan yang alot dalam pembahasan itu adalah terkait peran TNI, ekses penerapan UU terhadap hak azasi manusia karena menyangkut masalah penahanan yang cukup lama, dan persoalan definisi terorisme.
"Tenang, itu akan selesai. Sebelum Juni malah (bisa selesai)," ucapnya yakin.
[ald]
