. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyoroti soal standar operasional prosedur (SOP) dari para pekerja media dan polisi yang tengah mengamankan aksi terorisme.
Pasalnya, menurut dia budaya orang Indonesia saat terjadi suatu peristiwa adalah mengerumuni tempat kejadian perkara (TKP).
"Pengalaman bom Thamrin 2016. Jadi teroris ketika berhasil meledakan pos polisi di Sarinah itu orang berkerumun, masyarakat biasa, ojek, wartawan berkerumun, celakanya ada teroris yang menyelinap dari kerumunan dan ada dua polisi yang ditembak dari jarak dekat," ulas dia dalam diskusi bertajuk 'Cegah dan Perangi Aksi Teroris' di kantor Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (16/5).
Budaya mengerumuni tersebut kata dia justru menyulitkan kerja pihak keamanan. Padahal semestinya, jika terjadi sesuatu, area di sekitar TKP dikosongkan untuk memberikan kesempatan bagi mobil ambulance yang ingin menolong korban dan kepolisian yang ingin mengamankan suasana.
"Ini bagaimana SOP wartawan, bagaimana SOP polisi. Polisi mengatakan begini, loh kami juga butuh wartawan untuk menunjukkan bahwa kami kerja, kami ada di lokasi. Kami katakan, 'Pak dengan terjadi kerumunan, apa bapak tidak kerepotan', akhirnya mereka mengakui, 'oh iya ya'. Itulah pentingnya SOP," urainya.
Pria yang akrab disapa Stanley ini kemudian menyoroti soal media televisi yang suka menyiarkan secara langsung proses penggerebekan terhadap para teroris dari jarak dekat. Menurut dia, selain membahayakan jiwa sang wartawan, siaran langsung media televisi juga dapat membahayakan proses penggerebekan itu sendiri.
"Jadi ketika ada sesuatu, boleh saja orang bikin siaran tapi itu adalah
long angle, tidak boleh dari jarak dekat apalagi dari belakang mengikuti polisi lari-lari. Ketika komandan regu (polisi) mengatakan kita mau melakukan pengepungan dari sana, sini, disiarkan live, maka terorisnya nonton juga di Tv. Oh ini ada yang ngepung dari kiri, dari kanan, strategi kita harus mengamankan begini. Karena itu tidak (boleh) disiarkan secara live, bahaya, operasi bisa gagal," jelasnya.
Kalaupun mau disiarkan secara
live, sambung Stanley, Dewan Pers melalui edarannya menghimbau agar wartawan meliput tindak pidana terorisme dengan menggunakan kamera tele.
"Wartawan bisa
stand up di depan kamera, tapi jangan dekat lokasi. Untuk memberikan kesempatan bagi polisi mengamankan situasi dan juga mengamankan dari kemungkinan serangan susulan," pungkasnya.
Berikut adalah pedoman peliputan terorisme yang diterbitkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IV/2015 tentang Pedoman Peliputan Terorisme:
1. Wartawan selalu menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas di atas kepentingan berita. Saat meliput sebuah peristiwa terkait aksi terorisme yang dapat mengancam jiwa dan raga, wartawan harus membekali diri dengan peralatan untuk melindungi jiwanya.
2. Wartawan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jurnalistik. Wartawan yang mengetahui dan menduga sebuah rencana tindak terorisme wajib melaporkan kepada aparat dan tidak bolehmenyembunyikan informasi itu dengan alasan untuk mendapatkan liputan eksklusif. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik sehingga keselamatan nyawa warga masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan berita.
3. Wartawan harus menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan memberikan legitimasi maupun glorifikasi terhadap tindakan terorisme maupun pelaku terorisme. Terorisme adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) terhadap kemanusiaan.
4. Wartawan dan media penyiaran dalam membuat siaran langsung (live) tidak melaporkan secara terinci/ detail peristiwa pengepungan dan upaya aparat dalam melumpuhkan para tersangka terorisme. Siaran secara langsung dapat memberikan informasi kepada para terduga teroris mengenai posisi dan lokasi aparat keamanan secara real time dan hal ini bisa membahayakan keselamatan anggota aparat yang sedang berupaya melumpuhkan para teroris.
5. Wartawan dalam menulis atau menyiarkan berita terorisme harus berhati-hati agar tidak memberikan atribusi, gambaran, atau stigma yang tidak relevan, misalnya dengan menyebut agama yang dianut atau kelompok etnis si pelaku. Kejahatan terorime adalah kejahatan individu atau kelompok yang tidak terkait dengan agama ataupun etnis.
6. Wartawan harus selalu menyebutkan kata â€terduga†terhadap orang yang ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua orang yang ditangkap oleh aparat secara otomatis adalah pelaku tindak terorisme. Untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah (presumption of innocense) dan menghindari pengadilan oleh pers (trial by the press) wartawan perlu mempertimbangkan penggunaan istilah “terperiksa†untuk mereka yang sedang diselidiki atau disidik oleh polisi, “terdakwa†untuk mereka yang sedang diadili, dan istilah “terpidana†untuk orang yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan.
7. Wartawan wajib menghindari mengungkap rincian modus operandi tindak pidana terorisme seperti cara merakit bom, komposisi bahan bom, atau teknik memilih sasaran dan lokasi yang dapat memberi inspirasi dan memberi pengetahuan bagi para pelaku baru tindak terorisme.
8. Wartawan tidak menyiarkan foto atau adegan korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengalaman traumatik. Pemuatan foto atau adegan hanya diperbolehkan bila bertujuan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan bahwa terorisme selalu menyasar sasaran umum dan menelan korban jiwa.
9. Wartawan wajib menghindari peliputan keluarga terduga teroris untuk mencegah diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat, kecuali dimaksudkan untuk menghentikan tindakan diskriminasi yang ada dan mendorong agar ada perhatian khusus misalnya terhadap penelantaran anak-anak terduga teroris yang bila dibiarkan akan berpotensi tumbuh menjadi teroris baru.
10. Terkait dengan kasus-kasus yang dapat menimbulkan rasa duka dan kejutan yang menimpa seseorang, pertanyaan dan pendekatan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian dengan menemui korban keluarga korban maupun keluarga pelaku harus dilakukan secara simpatik dan bijak.
11. Wartawan dalam memilih pengamat sebagai narasumber wajib selalu memperhatikan kredibilitas, kapabilitas dan kompetensi terkait latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman narasumber yang relevan dengan halhal yang akan memperjelas dan memberikan gambaran yang utuh terhadap fakta yang diberitakan.
12. Dalam hal wartawan menerima undangan meliput sebuah tindakan aksi terorisme, wartawan perlu memikirkan ulang untuk melakukannya. Kalau undangan terkait dengan rencana aksi pengeboman atau aksi bom bunuh diri sebaiknya wartawan tak perlu memenuhinya, karena hal itu dapat dipandang sebagai cara memperkuat pesan teroris dan mengindikasikan ada kerja sama dalam sebuah tindakan kejahatan. Wartawan menyampaikan rencana tindak/aksi terorisme kepada aparat hukum.
13. Wartawan wajib selalu melakukan check dan rechek terhadap semua berita tentang rencana maupun tindakan dan aksi terorisme ataupun penanganan aparat hukum terhadap jaringan terorisme untuk mengetahui apakah berita yang ada hanya sebuah isu atau hanya sebuah balon isu (hoax) yang sengaja dibuat untuk menciptakan kecemasan dan kepanikan. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Peliputan terorisme ini diselesaikan oleh Dewan Pers.
[rus]
