Tindakan militer Israel yang menewaskan 55 warga serta melukai ribuan warga Palestina layak disebut pembantaian dan merupakan tindakan biadab.
Begitu penilaian Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini terkait aksi demonstrasi mengecam pembukaan Kedubes AS di Yerussalem dan HUT 70 Pendudukan Israel yang berujung maut.
Menurutnya pengakuan sepihak Yerussalem sebagai Ibukota Israel sejatinya adalah babak baru kezaliman Israel kepada bangsa Palestina. Hal itu terbukti, di hari peresmian Kedubes Amerika militer Israel telah membantai tak kurang dari 55 warga Palestina yang sedang berunjuk rasa.
"Ini sungguh tindakan yang biadab," ungkap Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/5).
"Ini sungguh tindakan yang biadab," ungkap Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/5).
Ketua Fraksi PKS yang juga Anggota Komisi Luar Negeri DPR ini juga meminta otoritas internasional melalui PBB, OKI, atau koalisi negara-negara untuk pembelaan Palestian melakukan sidang darurat guna mengambil langkah-langkah efektif dan eksekutorial untuk menghentikan kebrutalan Israel yang baru saja mendapat legitimasi (dukungan) dari Amerika Serikat atas Yerussalem.
Menurutnya, dunia internasional harus melihat kasus tersebut sebagai tragedi kemanusiaan.
"Dunia internasional harus menghukum Israel atas tindakan brutalnya betapapun selama ini Israel seolah tak terjamah hukum internasional. Tapi, setidaknya kita menunjukkan pada penduduk dunia bahwa pembantaian nyawa manusia tidak didiamkan dan memiliki konsekuensi serius," tegas Jazuli.
Lebih lanjut Anggota Komisi I ini juga meminta Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan protes, kecaman, dan mengambil inisiatif multilateral untuk menghentikan aksi brutal Israel tersebut. Hal ini, lanjut Jazuli, semata-mata untuk menunjukkan keberpihakan Indonesia pada kemanusiaan universal dan hutang Indonesia atas kemerdekaan bangsa Palestina yang hingga kini masih terjajah.
"Kita bangsa Indonesia saat ini sedang berduka akibat serangan teroris biadab. Pada saat yang sama warga Palestina juga sedang berduka merasakan pembantaian yang tak kalah biadab bahkan dengan jumlah korban yang jauh lebih besar. Untuk itu, atas dasar solidaritas kemanusiaan dan amanat konstitusi UUD 1945, sudah semestinya Pemerintah Republik Indonesia turut mengecam dan melakukan langkah-langkah multilateral dan diplomatik atas kejadian ini," Demikian Jazuli.
[nes]
