Berita

Foto: Net

Politik

Soksi Dukung Legislasi RUU Antiterorisme Dipercepat, Inilah Alasannya

SELASA, 15 MEI 2018 | 13:44 WIB | LAPORAN:

Salah satu ormas pendiri Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) menaruh harapan dan kepercayaan kepada pemerintah memberantas terorisme di Indonesia secara tuntas hingga ke akar-akarnya.

"SOKSI percaya bahwa kekuatan Polri bersama TNI sangat tangguh dan siap," kata  Ketua Umum Soksi, Ali Wongso dalam keterangannya.

Namun diakuinya selama ini mereka terkendala dengan banyaknya kelemahan pada UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Antiterorisme.


"UU itu kenyataanya sangat membatasi peran Polri sendiri termasuk persepsi yang keliru tentang HAM, selain tak jelasnya tugas TNI serta membatasi strategi manajemen pemberantasan terorisme itu sendiri," terangnya.

Sepengetahuan dirinya, pemerintahan Jokowi-JK sudah sejak dua tahun lebih yang lalu mengajukan revisi UU 15/2003 ke DPR. Tetapi lanjut Ali, pembahasannya mandeg di Pansus DPR.

Kemandegan ini menurut dia, turut berkontribusi terhadap tren meningkatnya potensi terorisme sebagaimana juga terindikasi dari peristiwa Mako Brimob dan Bom Surabaya baru-baru ini.

"Logikanya tanpa UU Antiterorisme yang kuat dan efektif memayungi tindakan pemberantasan terorisme selama ini maka akibatnya terorisme makin bertumbuh dan bahkan para teroris beserta jaringan pendukungnya relatif leluasa bergerak yang merupakan ancaman serius bagi kehidupan dan keselamatan bangsa ke depan," terang mantan anggota DPR periode 2009-2014 ini.

Menghadapi lambannya revisi UU Antiterorisme, Ali menilai 'warning' dan sikap tegas serta berani Presiden Jokowi kepada DPR patut diapresiasi tinggi. Namun ia mengharapkan pemerintah jangan sampai kecolongan dan kalah cepat lagi terhadap gerakan terorisme.

"Keselamatan rakyat, bangsa dan negara adalah di atas segala kepentingan, maka revisi UU Antiterorisme tidak boleh asal segera selesai tetapi apa dan bagaimana konten UU itu juga harus sungguh-sungguh kuat secara menyeluruh sebagai payung hukum bagi Polri dan TNI serta lembaga negara terkait lainnya untuk memberantas terorisme secara efektif adalah prinsip," tegasnya.[wid]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

ANTAM Pertahankan Posisi di Tiga Indeks ESG KEHATI Periode Juni–November 2026

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:22

Dari Korupsi BGN ke RUU HAM: Meninjau Korban yang Terlupakan

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:02

KSAU Resmikan Skadron Udara 18 di Lanud Halim, Perkuat Dukungan Penerbangan Kenegaraan

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:01

Pimpinan DPR Siap Temui Mahasiswa yang Demo di Parlemen Hari Ini

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:57

PGN Gelar Program Bedah Dapur GasKita 2026 demi Manjakan Pelanggan

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:45

KPK Dalami Peran Mertua Menpora Dito Ariotedjo dalam Skema Kuota Haji 50:50

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:42

BPJPH dan ESQ Siapkan SDM Tangguh Hadapi Wajib Halal 2026

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:37

Sugiono Sampaikan Salam Prabowo untuk Putin, Minta Maaf Absen di KTT ASEAN-Rusia

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:35

Harga Minyak Dunia Stabil saat Selat Hormuz Kembali Dibuka

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:27

93 Sekolah Rakyat Permanen Hampir Rampung, Mensos Imbau Pemda Perkuat Kolaborasi

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:09

Selengkapnya