Pengurus DPP PKS tidak terpengaruh dengan pernyataan Forum Komunikasi Aktivis (Fokas) yang melakukan aksi di depan kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (14/5).
Dalam aksinya Fokas menyatakan Presiden PKS, Sohibul Iman pernah mengatakan tragedi bom di Surabaya merupakan sebuah rekayasa.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menilai sebagai institusi publik, PKS selalu terbuka dengan semua masukan. Termasuk demo, dan pernyataan yang dilontarkan kepada Sohibul.
"Ini bagian sah dari demokrasi," katanya di lokasi.
Mardani mengaku pihaknya tidak ingin mengambil langkah hukum terkait tudingan Fokas. Menurutnya DPP PKS memilih fokus dengan gerakan #2019GantiPresiden dari pada mengurus kasus pencemaran nama baik.
"Publik monggo menilai tuntutannya masuk akal atau tidak. Berdasar fakta atau tidak. Kami akan fokus kerja melayani rakyat dan fokus #2019GantiPresiden," kata Mardani.
Puluhan massa Fokas mengelar demo lantaran geram dengan pernyataan petinggi PKS yang menyebut sejumlah kasus di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok hingga di Surabaya merupakan rekayasa pemerintah.
Salah seorang massa aksi Gunawan Albina meminta Sohibul bertanggungjawab atas pernyataannya tersebut. Menurutnya, pernyataan Sohibul berpitensi memecah belah bangsa.
Fokas juga menuntu enam point tuntutan kepada petinggi PKS. Pertama, mendesak dan mengajak seluruh rakyat untuk menolak politik bertopeng agama dan faham radikalisme PKS yg menjadi pemicu lahirnya kejahatan terorisme.
Kedua, pecat kader-kader PKS yang menganggap kasus teroris adalah rekayasa. Ketiga, mendesak PKS tanpa syarat untuk menerima Pancasila, sebagai landasan berbangsa dan bernegara, apabila menolak maka harus segera membubarkan diri sebagai partai. Keempat, medesak PKS agar segera menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas sikap PKS yang bungkam pada segala bentuk kejahatan teroris.
Kelima, mendasak Presiden PKS Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera Mundur dari Jabatan karena telah menjadikan partai politik sebagai alat penghasut dan pemecah kehidupan umat beragama.
Terakhir mendesak Polri, BIN, Pemerintah dan seluruh elemen rakyat untuk melakukan pengawasan ketat pada seluruh kantor PKS di seluruh Indonesia, guna memantau dugaan keterlibatan PKS dalam aksi radikalis dan teroris.
[nes]
