Surat Dakwaan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung terkesan dipaksakan alias prematur.
Jaksa KPK membacakan surat dakwaan Syafruddin pada sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/5).
Pengacara Syafruddin, Yusril Ihza Mahendra, menilai dakwaan hanya menyalin perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA).
Dalam MSAA tersebut diatur secara detail perjanjian antara kedua belah pihak antara pemerintah dan para debitur BLBI serta mekanisme penyelesaian.
Menurutnya perjanjian itu sampai hari ini masih berlaku dan di dalam perjanjian itu terdapat klausa-klausa yang menyatakan apabila para pihak obligor yang tidak puas terhadap apa yang di putuskan, dapat mengajukan komplain dan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Yusril menambahkan jika mengacu kepada isi MSSA tersebut, seharusnya perkara ini tidak cukup bukti untuk bisa menjerat kliennya.
"Sudah 19 tahun lamanya MSAA ini ada dan sudah ditutup dan dianggap sudah selesai semuanya. Tidak pernah ada gugatan dari pihak pemerintah terhadap kasus ini. Jadi kasus ini dianggap sudah seleasai dalam perdata, tiba-tiba kalau sekarang KPK menganggap bahwa ada unsur tindak pidana korupsi dan itu didasarkan pada audit BPK yang baru atas perintah KPK sendiri," ujarnya.
Lebih lanjut Yusril menilai keputusan yang diambil atas rekomendasi Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) pada 2004 dan BPK pada 2006 sudah mengaudit keputisan BPPN dalam mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Pada waktu itu BPK menyatakan bahwa kasus BDNI itu sudah selesai seluruhnya dan bisa diterbitkan SKL.
"Bahwa kemudian tahun 2017 dilakukan audit lagi, audit invenstigatif atas permintaan KPK dan hasilnya lain, itu menjadi tanda tanya juga dari kami. Karena hasil audit BPK yang sudah ada pada tahun 2006 itu dan telah melahirkan pada suatu kebijakan itu tidak bisa dianulir oleh kebijakan BPK yang baru," tegasnya.
Terlebih lagi kliennya kata Yusril, kliennya bukanlah pihak ataupun orang yang bertanggung jawab terhadap penjualan aset eks PT Dipasena.
"Oke hasil audit BPK itu surut kebelakang, itu yang tidak mungkin dilakukan dalam hukum, ketika diketahui bahwa sebenarnya Pak Syafruddin tidak menjual aste itu, itu kan dijual oleh PT Perusahaan Pengelola Aset Persero (PT PPA) pada masa 2007, pada waktu itu sudah di bawah Presiden yang baru SBY, menteri keuangannya juga sudah berubah dan tidak lagi menjadi Ketua BPPN, persoalan ini perdata atau pidana?" kata Yusril.
Di kesempatan yang sama Syafruddin sendiri menilai dakwaan yang disampaikan oleh JPU KPK salah alamat alias error in persona.
Menurut Syafruddin, kebijakannya dalam menerbitkan SKL saat menjabat Kepala BPPN kepada obligor pengendali saham BDNI pada tahun 1999, hanya sebatas menjalankan keputusan KKSK. Selain itu, obligor BDNI sudah melunasi kewajibannya terhadap BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.
"Yang jelas dari dakwaan tadi itu jelas error in persona, yang menjual bukan saya dan juga saya mengikuti seluruh aturan," ujar Syafruddin.
Selain persidangan di Pengadilan Tipikor, Syafruddin juga sedang menjalani persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Syafruddin menggugat Menteri Keuangan dan PT PPA.
Syafruddin menggugat keduanya karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam gugatan tertanggal 3 April 2018, Syafruddin menyatakan tetap berpegang pada hasil pemeriksaan BPK tahun 2006 bahwa SKL kepada pemilik BDNI, layak diberikan karena pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
Kementerian Keuangan RI dalam jawaban gugatan menyatakan bahwa dalam hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BPK RI No. 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006, ditegaskan bahwa BPK RI berpendapat SKL yang diberikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. BDNI layak untuk diberikan karena PSP telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan perubahannya serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2002.
[dem]
