Berita

Fadli Zon/RMOL

Politik

Fadli Zon Wanti-wanti Dana Deradikalisasi Dipakai Untuk Kepentingan Politik

SENIN, 14 MEI 2018 | 14:49 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Wakil Ketua DPR Fadli Zon protes terkait program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. Menurutnya program tersebut kurang transparan meskipun anggarannya kerap dinaikkan tiap tahun.

"Itu (program deradikalisasi) harus transparan," ujar Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/5).

Jelas politisi Partai Gerindra ini, anggaran yang berlebih untuk lembaga-lembaga terkait untuk itu sangat dibutuhkan akses yang transparan untuk melihat keberhasilannya.


"Sekarang itu anggaran untuk BIN itu cukup tinggi, kalau tidak salah naik dari Rp 2 triliun jadi Rp 10 triliun, kemudian anggaran untuk penanganan terorisme juga jumlahnya triliunan. Nanti harus dicek angka pastinya, jadi angkanya cukup besar kok, berlebih-lebih," paparnya.

Fadli mengimbau agar anggaran sebanyak itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

"Jadi harus jelas, transparan untuk apa yang dimaksud dengan deradikalisasi itu, jangan sampai dana deradikalisasi ini dipakai untuk kepentingan lain. Kepentingan politik atau yang lainnya,"  tambahnya.

Fadli juga mengaitkan program tersebut dengan jargon Revolusi Mental yang menjadi andalan Presiden Joko Widodo selama ini.

"Begitu pula dengan Revolusi Mental ini sudah sejauh mana, ada kaitannya tidak? Jangan hanya jargon saja," pungkasnya. [rus]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya